Berita

ilustrasi

Adhie M Massardi

Laskar Pelangi di Panggung Korupsi

Oleh Adhie M Massardi
KAMIS, 05 JULI 2012 | 20:27 WIB

PELANGI alias bianglala menurut ilmu pengetahuan yang kita pelajari di Sekolah Dasar adalah koalisi aneka warna sinar matahari yang dipantulkan oleh butiran air (hujan) di langit. Dalam bahasa yang agak lebih ilmiah, pelangi adalah gejala optik meteorolgi berupa cahaya aneka warna sejajar yang tampak di langit atau medium lain.

Dalam bahasa kebudayaan, pelangi adalah kumpulan anak manusia berbagai karakter dan latar belakang berbeda yang disatukan oleh komitmen untuk meraih tujuan dan cita-cita yang satu.

Sumpah Pemuda (1928) adalah konsep kebudayaan pelangi paling monumental dalam sejarah bangsa Indonesia. Sedangkan Laskar Pelangi yang diangkat ke layar perak oleh sineas Riri Riza (2008), merupakan karya sastra (pelangi) paling sukses dan paling digemari.

Dunia politik juga memiliki istilah pelangi. Koalisi aneka warna (partai) politik tercermin dalam susunan kabinet. Tapi di era orde baru (Soeharto), hanya pada episode pertama (1968-1973) pelangi tampak di kabinet. Selebihnya, hingga orde Soeharto tumbang (1998), pemerintahan hanya dikuasai oleh satu kekuatan politik: Golkar.

Karena sejak Soeharto dilengserkan belum lagi muncul kekuatan yang dominan, pada era reformasi sekarang ini pelangi mendominasi langit politik nasional. Pelangi (politik) mewarnai semua lembaga negara.

Pelangi ada di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), ada di DPR , ada kabinet, ada di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tercermin pula di MA (Mahkamah Agung), di MK (Mahkamah Konstitusi). Bahkan (Dewan Gubernur) Bank Indonesia dan BUMN pun memantulkan warna pelangi itu.

Akibatnya, pelangi jadi tampak membosankan. Tidak lagi menakjubkan sebagaimana aslinya pelangi yang merupakan fenomena alam penghias langit yang indah. Karena pelangi ternyata juga mewarnai kejahatan-kejahatan politik dan korupsi gila-gilaan yang terjadi di negeri ini.

Presiden Susilo yang juga Bos Besar Partai Demokrat, secara tegas dan tanpa malu sama sekali, mengakui partainya memang korup. Tapi, katanya, “...di atas Partai Demokrat, ada empat partai lain yang persentasenya (dalam hal korupsi) itu mencapai 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen, dan 5,2 persen...!”

Benar, rezim pelangi politik penguasa langit kekuasaan yang sekarang ini memang yang paling menjijikan sejak Indonesia merdeka (1945). Bukan saja cara “laskar pelangi” itu merekayasa kebijakan secara keterlaluan, dan jumlah uang negara yang dikorupnya yang maha dahsyat, tapi juga lahan yang dijadikan medan korupsi.

Dana bagi penanggulangan bencana untuk rakyat dikorupsi. Anggaran untuk sektor pendidikan dikorupsi. Bahkan pengadaan kitab suci pun dikorupsi. Sungguh, mereka termasuk golongan penguasa yang (sudah) melampoi batas.

Memang ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga hukum produk reformasi ini sempat ditakuti setelah bisa memenjarakan besan presiden. Indikator hukum dianggap kuat memang kalau sudah bisa menghukum “orang kuat” yang melanggar hukum.

Tapi hukum di negeri kita tidak pernah bisa kuat. Buktinya Antasari Azhar, Ketua KPK yang berhasil memenjarakan besan presiden, ternyata dengan mudah bisa dikriminalisasi. Kini giliran dia yang masuk bui.

KPK sekarang jadi seperti harimau tanpa taring. Kalau mengaum memang bikin bulukuduk merinding. Tapi gerakannya hanya bisa menerkam ayam kampung yang sial karena keluyuran di jalanan.

Sementara Laskar Pelangi berbaju koalisi, terus mengelar pesta pora di panggung korupsi. Menggasak uang negara dan membiarkan rakyat tetap melarat. Padahal bila tiba waktunya nanti, Allah akan mengazab mereka.

Sungguh, azab Allah sangat pedih...! [***]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya