RMOL. Partai Demokrat dan partai politik terbesar di Malaysia, The United Malays National Organisation (UMNO), sepakat membentuk komite bersama untuk membahas persoalan-persoalan Indonesia-Malaysia. Diharapkan tahun ini, komite bersama itu sudah terbentuk.
"Kami sepakat bentuk komite bersama. Intinya komitmen kerjasama antara Demokrat dengan UMNO, terutama terkait isu sensitif. Kami yakin kalau dua partai ini kerjasama, akan punya kontribusi dan saling menguntungkan Indonesia dan Malaysia. Sebagai tetangga tak ada pilihan lain kecuali kerjasama dan persahabatan yang komprehensif," ujar Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, usai bertemu Deputy President UMNO, Muhyiddin Yassin, di Jakarta, Selasa (3/7).
Seperti tertulis dalam rilis Partai Demokrat, dalam pertemuan itu, Anas didampingi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Divisi Kaderisasi dan Diklat DPP PD Gondo Radityo Gambiro serta sejumlah petinggi partai itu sendiri.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Demokrat dan UMNO, dikatakan Anas, seperti persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI), wilayah perbatasan dan klaim sepihak budaya Indonesia oleh Malaysia. Kesepakatan membentuk komite bersama muncul setelah partainya mengungkapkan sejumlah isu sensitif tersebut, termasuk yang paling hangat adalah pengklaiman budaya bangsa Indonesia.
Sementara itu, Raditiyo Gambiro mengatakan komite bersama akan membahas isu -isu sensitif secara lebih substantif dan aplikabel. Konkretnya, kata dia, Demokrat dan UMNO bisa membentuk TKI Center di sejumlah daerah di Malaysia yang menjadi basis TKI.
"Kita berpikir ini poin penting yang disambut baik wakil presiden UMNO yang sekaligus wakil perdana menteri Malaysia, bahwa memang harus dibentuk komite bersama untuk membahas isu-tertentu," ujar dia.
Raditiyo menyontohkan membentuk TKI Watch atau TKI Center hingga level bawah. Wadah ini bisa menerima pengaduan langsung dari TKI dan ditindaklanjuti penanganannya secara baik.
"Mengingat, selama ini tidak ada wadah bagi TKI untuk mengungkapkan masalahnya yang dekat tempat TKI berdomisili," ujar Raditiyo, yang juga Wakil Ketua Komisi VIII.
Selama ini, jelas Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat itu, kendala TKI kalau mau mengadu adalah waktu dan letak geografis. Misalnya, TKI harus ke Kuala Lumpur atau konsultan yang jaraknya jauh dari tempat kerja atau tempat tinggal TKI itu.
Diharapkan, lanjut Gondo Radityo, paling lambat Oktober nanti TKI Center sudah terbentuk semua wilayah-wilayah yang menjadi basis TKI di Malaysia.
"Kita akan segera kunjungan balasan ke UMNO dan bicarakan lebih detail soal itu. Paling lambat Oktober tahun itu mudah-mudahan sudah terbentuk," pungkas dia.
[ald]
