Berita

Akhirnya, Arbi Sanit Tinggalkan Partai Sri Mulyani Indrawati!

SENIN, 02 JULI 2012 | 20:42 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pengamat politik senior, Arbi Sanit, hengkang dari Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) sejak partai itu resmi berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, Maret lalu. Arbi sebelumnya menduduki jabatan cukup penting sebagai anggota Majelis Pertimbangan Partai.

Sempat beredar informasi bahwa pakar politik asal Universitas Indonesia itu mengundurkan diri lantaran ada sumbangan dari anggota keluarga Cendana, Bambang Trihatmodjo, masuk ke Partai SRI.

"Saya tidak tahu kabar sumbangan itu, tapi alasan saya keluar karena proses mendapat badan hukumnya tidak murni," ungkap Arbi kala dikonfirmasi Rakyat Merdeka Online, Senin malam (2/7).


Memang, Partai SRI mendapatkan status partai berbadan hukum setelah "mengakuisisi" Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR) yang telah lolos verifikasi pendaftaran parpol. Setelah diakuisisi, nama parpol yang didaftarkan diubah menjadi Partai SRI.

Tanpa akuisisi, partai yang mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden itu tentu tidak akan bisa ikut Pemilu 2014.

"Partai itu menggunakan cara-cara seperti partainya Tommy Soeharto (Partai Nasional Republik atau Nasrep)," tegasnya.

Partai Nasrep yang mengusung Tommy Soeharto sebagai calon presiden juga mengakuisisi Partai Nurani Umat yang memiliki badan hukum, kemudian mengubah namanya menjadi Partai Nasrep.

"Saya tidak setuju dengan cara begitu. Saya kira tak hanya persoalan administrasi itu, tapi memang Parrai SRI tidak lalui prosedur yang murni," kata pengamat berkuncir itu.

"Itu seperti cara pengacara membebaskan kliennya dengan segala cara, yang memang dibolehkan secara hukum, tapi itu tidak murni," tambahnya

Dia mengaku tidak menyukai aroma transaksi politik yang tercium di balik penggabungan partai itu.

"Jadi saya keluar sejak dapat badan hukumnya, tapi soal ada sumbangan dari Cendana saya tidak tahu dan itu bukan alasan saya keluar," tuturnya. [ald]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya