Suryadharma Ali: Gara-gara Keahliannya Itulah Anggito Jadi Dirjen Haji & Umroh

RMOL. Sejumlah kalangan merasa heran Anggito Abimanyu diangkat sebagai Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Sebab, keahliannya di bidang ekonomi.

Tapi bagi Menteri Agama Sur­yadharma Ali justru dengan ke­ahlian itulah bisa memperbaiki kualitas pelayanan haji dan umroh. Sebab, di situ juga ada pengelolaan keuangan haji.  

“Penyelenggaraan ibadah ha­ji bukan  saja membe­rang­kat­kan ja­maah haji ke tanah suci hing­ga kembali ke Indone­sia. Tapi diper­lukan juga pe­ning­ka­tan kualitas pengelolaan keu­angan haji,” kata Sur­ya­dharma Ali ke­­pada Rakyat Mer­deka, ke­marin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa itu saja alasannya?

Ya. Pengetahuan dan pengala­man Anggito dalam mengelola keuangan sudah tidak diragukan lagi. Gara-gara keahliannya itu­lah  diharapkan mampu mening­katkan kualitas pelayanan penye­lenggaraan ibadah haji sekaligus meningkatkan kualitas pengelo­laan keuangan haji.

Bukankah biasanya peng­ang­katan Dirjen itu sesuai jen­jang karier?

Betul. Pak Anggito ini kan PNS. Pengangkatan Dirjen itu ti­dak harus dari Kementerian Aga­ma juga. Dirjen itu kan jabatan PNS, bukan jabatan politik.

Sebenarnya, jabatan politik juga nggak apa-apa asalkan dia se­bagai PNS. Kalau nggak PNS, nggak akan bisa me­nem­pati jaba­tan Dirjen. Karena Pak Anggito ini PNS, maka nggak masalah.

Apakah Anggito melalui fit and proper test?

Ya dong. Pasti melalui tes ju­ga. Pengangkatannya tetap ber­dasar­kan prosedur yakni me­lalui tim penilai akhir (TPA) yang diketa­hui oleh Wakil Pre­siden Boe­diono.

Bukan SK menteri. Menteri yang mengusulkan ke TPA.

Memangnya dana haji yang mengendap sekarang berapa totalnya?

Sampai saat ini sekitar Rp 43 triliun. Dari total itu, sebesar Rp 35 triliun sudah dimasukkan ke surat berharga syariah nasional (SBSN) yang langsung dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Sejak kapan dana itu dima­sukkan ke SBSN?

Tahun 2009 ketika saya men­jadi Menteri Agama, dana yang masuk di SBSN itu hanya Rp 2,7 triliun. Tapi sekarang sudah Rp 35 triliun. Kami tarik secara pe­lan-pelan supaya tidak menga­lami kesulitan.

Apa alasan dimasukkan ke SBSN?

Untuk menjaga-jaga jika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, Bank kolaps, maka ber­dasarkan Undang-Undang Lem­baga Penjamin Simpanan (LPS) gantinya hanya Rp 2 mi­liar.  Maka akan berisiko tinggi.

Apakah pengelolaan keu­angan itu yang menjadi tang­gung jawab Anggito?

Semua itu Pak Anggito yang bertanggung jawab untuk menge­lola penyelenggaraan haji dan umroh serta pengelolaan keu­angan­nya.

Apakah diangkatnya Ang­gito ini untuk menghindari tu­duhan banyaknya korupsi di Kemenag?

Seperti yang saya katakan tadi bahwa Pak Anggito ini mem­pu­nyai pengetahuan dan penga­laman dalam mengelola keu­angan. Jika ada yang menilai banyak korupsi di Kementerian Aga­ma, mereka bisa membuk­ti­kannya nggak.

Rasanya banyak betul tuduhan-tuduhan negatif terhadap Ke­men­terian Agama. Saya heran kenapa begitu. Padahal kami ini men­dapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan (WTP DPP) dari BPK.

Apakah perolehan WTP DPP itu sulit?

Tidak gampang. Karena Ke­menterian Agama itu mempunyai 4.466 satuan kerja di seluruh Indonesia dan merupakan satker tebesar disbanding dengan ke­menterian atau lembaga lainnya.

Karena kami ini masih sen­tra­lisasi dan mempunyai lemba­ga-lem­baga di daerah sepeti pen­di­di­kan ada Madrasah Ibtidai­yah, kan­tor wilayah. Kami ini salah satu kementerian yang mem­punyai kanwil dan punya kepala kantor di kabupaten dan kota ser­ta kantor KUA di setiap keca­matan.

Perolehan WTP DPP itu su­dah cukup?

Tidak. Kami terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan ker­ja keras. Tetapi Alhamdulillah, ka­mi terus meningkat tata cara peng­gunaan dan tata acara pengelolaannya.

Bagaimana dengan dugaan adanya korupsi pengadaan Alquran?

Kami juga belum mengerti soal ada­­nya tuduhan korupsi ter­hadap pengadaan Alquran itu. Ma­kanya kami membentuk tim in­vestigasi yang diketuai Irjen Ke­menterian Aga­ma untuk me­lihat apakah be­nar ada penyim­pangan-pe­nyim­pangan.

Menurut Anda bagaimana?

Dalam catatan kami, laporan keungan dari tahun 2009 hingga 2011 tidak ada catatan khusus dari BPK.

Misalnya kurang ba­yar, la­porannya tidak benar, ada jumlah yang tidak tepat atau tata cara yang tidak tepat. Makanya kami terkaget-kaget.

Bagaimana jika benar penga­daan Alquran itu diko­rupsi?

Pada prinsipnya, kalau me­mang ada staf yang berani ko­rupsi pengadaan Alquran itu, saya tidak segan-segan untuk meme­catnya. [Harian Rakyat Merdeka]

Pada prinsipnya, kalau me­mang ada staf yang berani ko­rupsi pengadaan Alquran itu, saya tidak segan-segan untuk meme­catnya. [Harian Rakyat Merdeka]