Hendardji Tantang Panwaslu, Stop Iklan Dinas Pemprov DKI Jakarta

Calon Gubernur DKI Jakarta Jakarta dari jalur independen, Hendardji Soepandji, protes melihat maraknya iklan dinas-dinas Pemprov DKI Jakarta di media televisi. Dia menilai, iklan tersebut identik dan menjadi lahan kampanye terselubung cagub incumben Fauzi Bowo (Foke).

Karena itu, Hendardji menantang keberanian Panwaslu Jakarta untuk mengevaluasi iklan kinerja dinas-dinas Pemprov DKI Jakarta yang marak di televisi. Sebab iklan tersebut, menurut Hendardji, identik dan subyektif mengarah bagi kepentingan kampanye Foke.

Hendardji meminta Panwaslu adil dalam memperlakukan semua kandidat yang bertarung di Pilkada Jakarta. Hendardji mengatakan, jika beberapa waktu lalu tagline kampanyenya, "Jakarta Jangan Lagi Berkumis" dipersoalkan kubu Foke, Panwaslu begitu proaktif mempersoalkannya, hanya lantaran tagline kampanye tersebut dinilai identik menyudutkan Foke.

Seharusnya, kata Hendardji, Panwaslu juga harus berani menindak ketika melihat ada iklan-iklan dinas Pemprov Jakarta yang identik menjadi lahan kampanye terselubung bagi calon incumben.

"Jangan hanya tagline kampanye saya saja yang dipersoalkan lantaran kata-kata ‘Berkumis’ dinilai identik menyudutkan calon incumben. Seharusnya begitu ada iklan dinas Pemprov yang diduga identik menjadi lahan kampanye terselubung harusnya incumben juga proaktif dong,” kata Hendardji saat mengunjungi dapur redaksi Rakyat Merdeka Online baru-baru ini.

Seperti diketahui jelang Pilkada Jakarta belakangan ini iklan kinerja dinas-dinas Pemprov di Jakarta marak ditayangkan di televisi. Iklan-iklan tersebut di antaranya iklan Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum yang menggambarkan keberhasilan Pemprov DKI Jakarta yang diduga identik dengan iklan kampanye Foke. 

Sebelumnya tagline kampanye Hendardji Jakarta Jangan Lagi Berkumis dipersoalkan kubu Foke lantaran identik menyudutkan Foke. Setelah menjalani serangkaian mediasi akhirnya disepakati kata Lagi dalam tagline tersebut dibuang menjadi "Jakarta Jangan Berkumis".

Kembali ke Hendardji, dalam kesempatan kunjungan tersebut pensiunan jenderal bintang dua ini juga mengungkapkan, di setiap arena pilkada termasuk di Jakarta, indikasi penggunaan duit APBD untuk kampanye yang diduga digunakan calon incumben dapat dengan mudah ditemukan. Biasanya, kata Hendardji, duit APBD itu digunakan untuk menutupi biaya pencitraan.

"Sayangnya itu semua baru indikasi. Dalam hukum indikasi harus diubah menjadi bukti. Yang jadi masalah kita tidak punya akses informasi untuk mengubah indikasi menjadi bukti. Undang-undang tidak memberikan saya ruang. Berikan saya akses, maka akan saya bongkar (dugaan penggunaan dana APBD untuk kampanye)," ujar bekas Komandan Pusat Polisi Militer ini.

Saat ini, kata Hendardji, kita butuh penyidik yang mampu menangani jeli setiap detail dugaan pelanggaran kampanye. Jadi seorang penyidik itu tidak cuma harus berani tapi juga harus cerdas dalam mengamati detail setiap kasus. "Kalau cuma berani, sopir saya juga pemberani," seloroh Hendardji. [zul]