Jumhur Hidayat: Lebih 5 Tahun Menjabat, Itu Terserah Presiden

RMOL.Jumhur Hidayat menorehkan prestasi, tidak hanya di bidang tugas. Tapi juga masa kerjanya lebih lima tahun menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Ini tentu sebuah prestasi tersen­diri. Padahal, biasanya jabatan se­perti ini tidak selama itu. Jabatan menteri saja hanya lima tahun. Itupun kalau tidak diberhentikan Presiden di tengah jalan.

Menanggapi hal itu, Jumhur Hidayat mengatakan, jabatan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bukan ja­batan berperiode. Terserah Pre­siden saja.

‘’Tergantung Presiden. Kalau mau menghentikan walau cuma dua tahun, ya itu haknya Presi­den,’’ kata Jumhur Hidayat kepa­da Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kalau lebih lima tahun juga boleh?

Ya, boleh. Kalau Presiden me­ra­sa masih mempercayai walau sudah lebih dari lima tahun, itu juga haknya Presiden. Kalau se­an­­dainya saya diberhentikan, ya  saya berhenti. Kalau masih di­per­caya, ya saya kerja sungguh-sungguh saja menjalankan ama­nah ini.

Barangkali Anda dinilai berprestasi?

Saya tidak mau menilai kinerja saya sendiri. Yang jelas, begitu saya dipercaya mengemban ama­nah ini, saya sungguh-sungguh bekerja. Ini bagian pengabdian.

BNP2TKI mendapat peni­laian positif dari BPK soal ke­ua­ng­an,yakni mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat kali ber­tu­rut-turut, kok bisa ya?

Ya, kita berusaha keras. Di­mu­lai dari komitmen semua pim­pi­nan dan staf. Alham­du­lillah se­jak pertama kali BNP2TKI ber­diri dan diperiksa BPK tahun 2008, kita langsung mendapat WTP. BNP2TKI be­lum pernah dapat yang lebih rendah dari itu.

Saat BPK memberikan pe­nilaian, Selasa (26/6), masih banyak laporan keuangan ke­menterian belum sempurna, ke­napa BNP2TKI bisa meraih nilai WTP empat kali berturut-turut, apa kiat-kiatnya?

Sebenarnya sederhana saja kok. Komitmen harus dipegang te­guh. Bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan. Lalu beri motivasi agar seluruh pengelola keuangan belajar mengenai keua­ngan dengan sungguh-sungguh. Termasuk bertanya atau kursus kepada para ahli.

Selain itu, kita harus meme­rankan Inspektorat dengan sung­guh-sungguh agar benar-benar disegani saat memeriksa in­ternal.

Apa itu saja kiatnya?

O tidak. Ada satu lagi, yakni pim­­pinan jangan banyak inter­ven­si soal keuangan, apalagi ka­lau menyisipkan “interest” yang aneh-aneh.

Anda berlatarbelakang akti­vis, bukankah itu punya kebia­saan tidak tertib administrasi?

Siapa bilang begitu? Urusan tertib atau tidak tertib, ya tergan­tung orangnya. Banyak birokrat, bah­kan profesional juga yang nggak tertib tuh dan berujung ke penjara. Beberapa lembaga yang dipimpin aktivis, saya rasa nilai­nya bagus-bagus tuh.

Peran BPK ada tidak?

Ya, jelas ada dong. Kita kan di­­bimbing supaya bekerja be­nar. Nah, kita benar-benar mem­­per­hatikan dan melaksana­kan bim­bingan BPK itu, se­hingga secara bertahap pema­ha­man kita soal pengelolaan ke­ua­ngan semakin membaik dari waktu ke waktu.

Apakah mungkin suatu saat BNP2TKI tidak lagi dapat WTP?

Bisa saja, kalau kita lengah. Karena ada kementerian dan lem­baga yang pernah turun nilai eva­luasi atas pelaporan ke­ua­ngan­nya. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di BNP2TKI. Saya menginginkan pengelolaan keua­ngan dengan baik itu jadi budaya kerja sehari-hari.

Sebenarnya siapa sih yang paling berperan di BNP2TKI, sehingga bisa dapat WTP?

Kalau mau jujur, peran saya sama sekali tidak besar. Yang ber­peran besar itu seluruh staf dan pengelola keuangan dan ins­pektorat. Saya cuma me­mas­tikan agar kita semua meme­gang ko­mit­men bersama de­ngan sebe­nar-benarnya dan jangan inter­vensi yang aneh-aneh. Itu saja. [Harian Rakyat Merdeka]