Edhie Baskoro Yudhoyono: Adu Domba Hanya Ada Di Lapangan Domba

RMOL. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, hingga saat ini kader Partai Demokrat tetap solid dan kompak.

“Adu domba hanya ada di la­pa­ng­an domba, Demokrat pastikan te­tap so­lid dan kompak,” kata Edhie Bas­­koro Yudhoyono kepa­da Rak­yat Mer­deka, di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota DPR yang bia­sa disapa Ibas itu, perlu dipi­sahkan antara berbagai kasus dengan institusi Demokrat. Bila ada kader yang terkesan nakal, bu­kan berarti Partai Demokrat bu­ruk secara institusi.

‘’Dari sejumlah kader yang ter­je­rat kasus hukum, masih banyak  kader Partai Demokrat yang ber­prestasi, terus menjalankan po­litik yang bersih, cerdas, dan san­tun,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Berapa banyak kader yang berprestasi itu?

Banyak sekali kader Partai De­mokrat dari eksekutif, legislatif dan lainnya yang berkinerja baik. Bahkan mendapatkan nilai po­sitif. Mereka semua masih men­jalankan politik bersih, cerdas dan santun.

Bagaimana dengan kader De­mokrat yang terjerat hukum?

Mengenai masalah yang ber­kaitan dengan hukum, kita meng­inginkan penegak hukum segera menyelesaikannya dengan obyek­tif tanpa ada tekanan media dan unsur apapun.

Agar semua clear dan jelas. Ma­na yang salah, mana yang be­­nar. Penegak hukum juga men­dapatkan kepercayaan pe­nuh atas prestasi dan obyek­ti­fitasnya.

Partai Demokrat merasa terganggu ya?

Saya tegaskan bahwa eksisten­si Partai Demokrat tidak akan ter­ganggu dengan isu-isu perpeca­han yang terus digulirkan pihak-pihak tertentu. Kami masih per­ca­ya dan yakin akan kerja para pe­negak hukum.

Apakah Anda optimistis Par­tai Demokrat tetap diper­ca­ya masyarakat?

Partai Demokrat tidak ingin menjadi korban spin issue dari beberapa pihak yang memang be­nar menginginkan Partai De­mo­krat hancur dan terpecah belah. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa itu tidak mudah. Partai Demokrat tetap optimistis ke depan.

Hasi survei dari Lingkaran Survei Indonesia, elektabilitas Partai  Demorkat menurun, komentar Anda?

Kinerja pemerintah secara ke­se­luruhan tetap baik. Dari 12 in­dikator penilaian, 6 indikator mem­baik, 4 indikator tetap dan hanya 2 indikator yang penilaian­nya menurun.

Enam indikator yang nilainya membaik terkait penilaian atas ma­salah pengungsian, sumber da­ya ma­nusia, pembangunan yang ti­dak merata, kemiskinan dan ke­mun­­du­ran ekonomi, pela­yanan umum dan intervensi atau bantuan asing.

Tapi masih ada yang menu­run kan?

Secara keseluruhan, raport pe­merintah tetap baik. Harapannya semua pihak obyektif menilai hasil survei tersebut. Jika baik, ki­ta nilai baik. Jika belum mak­si­mal tentu dijadikan cambukan un­tuk bekerja lebih keras lagi.

Harapan saya, apa yang sudah dihasilkan dapat terus ditingkat­kan dan bagi indikator yang be­lum merupakan tantangan se­ka­lig­us PR (pekerjaan rumah) ber­sa­ma pemerintah.

Apa buktinya kalau kinerja pemerintah baik?

Dari tahun ke tahun khususnya di bidang ekonomi, kinerja pe­merintah ini pantas diapresiasi. Per­tumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2012 sebesar 6,3 persen. Cada­ngan devisa lebih dari 111 miliar dolar AS per 31 Mei 2012 dan APBN kita Rp 1.400 triliun.

Pembangunan infrastruktur dan program untuk pemerataan pem­bangun terus berjalan. Kita ha­rus apresiasi hal ini. Selain pen­capaian ter­sebut, rasio utang In­do­nesia ma­sih cukup rendah di­ban­ding ne­gara-negara berkem­bang lainnya.

Hanya itu saja?

Tidak. Indonesia juga termasuk ketiga terbesar di dunia untuk pertumbuhan kelas menengah. Di negara-negara berkembang rata-rata rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)-nya 39 persen.

Sedangkan negara maju rata-rata rasio utangnya mencapai 109 persen dari PDB. Dibanding rasio utang Indonesia per April 2012 hanya sebesar 26,3 persen.

Bagaimana dengan ekonomi masyarakat Indonesia?

Masyarakat ekonomi kelas me­nengah di Indonesia juga me­ning­kat. Seharusnya kita bangga kare­na pertumbuhan tersebut be­rada di urutan terbesar ketiga di dunia. Jumlah masyarakat kelas me­ne­ngah ini nomor tiga terbesar di du­nia setelah China dan India. [Harian Rakyat Merdeka]