Komjen Pol (Purn) Noegroho Djajoesman: Banyak Polisi Diberi Sanksi Karena Langgar Wewenang

1 Juli 2012, Polri berusia 66 tahun. Namun segelintir kasus masih menodai korps Bhayangkara itu. Misalnya, penembak misterius, kriminalitas dan penyalahgunaan wewenang.
Janji Kapolri Timur Pradopo yang akan membenahi total ins­titusinya pada awal 2012, diper­tanyakan sejumlah lembaga swa­daya masyarakat (LSM).
Di mata sesepuh Polri, Noe­groho Djajoesman, kinerja polisi tak seburuk yang diutarakan LSM, kritikus, dan sebagian ma­syarakat.
‘’Banyak perubahan dan kema­juan yang sudah dicapai Polri. Memang ekspektasi masyarakat begitu besar, belum seluruhnya da­pat dipenuhi,’’ kata bekas Ka­polda Metro Jaya ini kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya:

Berikut kutipan selengkapnya:
     
Apa harapan dan pesan un­tuk para perwira dan anggota kepolisian?
Tegakkan keadilan dan kebe­naran tanpa pandang bulu. Se­nantiasa dekat selalu dengan ma­syarakat. Berikan juga pelayanan yang terbaik.

Dibandingkan tahun lalu, kinerja Polri sudah membaik? 
Ya. Banyak kemajuan. Me­mang ekspektasi masyarakat begitu besar, belum semuanya dipenuhi. Perlu proses dan waktu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan.
       
Perbaikan paling utama di bidang apa?
Polisi sudah melakukan aksi nyata reformasi birokrasi, itu su­dah dirasakan masyarakat. Mi­salnya, penegakan hukum terha­dap kasus yang bersifat trans­na­sional, internasional dan kejaha­tan lain meresahkan masyarakat. Polri juga intens menjalin hu­bu­ngan dengan kepolisian negara te­tangga, di samping menjalin kemitraan dengan masyarakat.

Pelanggaran HAM serta pem­biaran kekerasan oleh Pol­ri masih marak, mindset dan kultur anggota sepertinya be­lum berubah ya?
Saya heran dan balik bertanya, pe­langgaran HAM apa yang po­lisi telah lakukan. Kalaupun ada tindakan kekerasan dan pelang­garan yang dilakukan anggota, jangan  itu dijadikan persepsi dan gambaran yang seolah-olah men­cerminkan perbuatan Polri se­bagai institusi.
Sepengetahuan saya, sudah banyak sanksi dan tindakan hu­kum terhadap anggota yang me­langgar kewenangan. Kita selalu berbicara mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri. Tapi kenapa kita tak pernah membicarakan pelanggaran HAM yang menimpa anggota Pol­­ri. Kita harus seimbang dong, ka­­lau benar-benar menyadari bahwa Polri adalah bagian dari kita semua.
 
Awal tahun ini, Kapolri Timur Pradopo berjanji total berbenah. Apa sudah ditepati?
Sudah banyak yang kita rasa­kan. Terutama di bidang pelaya­nan, penegakan hukum. Tapi se­kali lagi, semua butuh waktu dan proses.
 
Kabarnya, figur Timur Pra­dopo kurang disukai sebagian ja­jaran kepolisian karena di­anggap kurang tegas, be­narkah?
Anggapan seperti itu tidak be­nar. Organisasi polisi bukan se­per­ti ­organisasi warung kopi atau LSM. Institusi ini tetap meme­gang prin­sip rantai komando yang di­ser­tai sikap dan loyalitas dari selu­ruh anggota kepada pim­pinannya.

Para perwira tinggi grundel karena menilai Timur Pradopo terlalu pro sama angkatannya, 1978 sentris?
Hal ini tidak pernah saya de­ngar. Jangan lah kita justru mem­buat opini berdasarkan analisa yang tidak akurat. Kalaupun be­nar ada yang grundel, saya yakin hanya karena masalah pangkat dan jabatan. Menurut saya, be­kerja dan berprestasi itu lebih penting.
 
Pada masanya Bimantoro dicap sukses perjuangkan Polri le­pas dari ABRI, Sutanto lu­mayan tegas memerangi te­roris, judi dan mafia, bagai­ma­na dengan Timur?
Setiap era Kapolri tentunya mempunyai permasalahan yang ber­beda-beda. Tidak bisa disama­ratakan.

Sejauhmana posisi dan prestasi Polri di antara kejak­saan dan KPK?
Sudah ada job description-nya masing-masing. Di bidang pene­ga­kan hukum, polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut. Sedangkan KPK, itu khusus ter­kait masalah korupsi.

Bagaimana soal penanga­nan kasus rekening gendut ­di elite Pol­ri yang tidak jelas jun­­trungannya sampai se­ka­rang?
Berulangkali saya katakan, ka­sus ini kan sudah dinyatakan se­lesai oleh Kapolri yang lama. Apa lagi yang harus dipertanyakan.

Rasanya tiap hari Papua di­teror aksi penembak miste­rius, kenapa sih tidak bisa tuntas?
Masalah Papua ini sangat kom­pleks yang menyangkut bidang ideologi politik, eko­nomi, social, dan budaya. Saat semua faktor tadi bersinggungan dan menim­bul­kan gejolak, se­muanya akan ber­muara pada ma­salah kea­ma­nan.
Untuk masalah Papua, selalu penting pendekatan kepada masyarakat, juga menempatkan hukum sebagai panglima.

Indonesia Police Watch menuding banyak kasus ‘mati suri’ di Bareskrim,’tanggapan Anda?
  Saya kenal dengan ketua LSM ini. Saya hanya mengatakan, jangan terlalu banyak bicara kalau kita tidak mengetahui secara langsung dan pasti serta tidak mengenal apa itu polisi. Jangan menjelek-jelekan polisi apalagi lang­sung menyerang pimpinannya. Harusnya kita bercermin dulu.
Bilamana ada masalah yang menyangkut perbuatan anggota, laporkan kepada pimpinannya. Bagaimana pun polisi itu dibutuhkan oleh masyarakat.

Saat melantik jajaran baru Kompolnas, Presiden SBY minta Polri lebih diawasi secara transparan, bagaimana menurut Anda?  
Ya, itu sah-sah saja. Saya rasa bukan hanya Kompolnas, masyarakat pun wa­jib hukumnya untuk mencermati kinerja Polri. Tentunya harus disam­pai­kan secara prosedural, santun, dan jangan didasarkan fitnah, apalagi mem­bawa kepentingan pihak lain. [Harian Rakyat Merdeka]