Berita

Said Aqil Siradj

Wawancara

WAWANCARA

Said Aqil Siradj: Masalah Tak Tuntas Ditangani, Papua Bakal Terus Bergejolak

SENIN, 25 JUNI 2012 | 09:12 WIB

RMOL. Papua terus bergejolak. Anak bangsa di ujung timur Indonesia itu selalu menangis. Inilah dampak ketidakadilan, kezaliman, dan kemiskinan, serta ketidakjelasan arah agenda nasional bangsa ini.

Begitu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj ke­pada Rakyat Merdeka, di Ja­karta, kemarin.

“Masalah Papua tidak di­ta­ngani secara tuntas, sehingga se­lalu muncul gejolak dan kerusu­han. Masyarakat mudah emosi, sehing­ga mengakibatkan keke­rasan dan kerusuhan,” kata Said Aqil Siradj.

Menurutnya, secara psikologis ma­syarakat di sana mudah meng­amuk. Sebab, kekecewaan yang sangat parah. Sebab, ma­salahnya tidak pernah ditangani secara tuntas.

Berikut kutipan selengkapnya:


Bukankah sudah ada kebija­kan pemerintah yang meng­arah terhadap perbaikan rak­yat di sana?

Rakyat Papua butuh tindakan riil. Mereka merasa tidak diper­lakukan adil. Ada kezaliman di sana. Inilah yang memicu masya­ra­kat gampang marah, sehingga terjadilah kerusuhan.


Apakah masyarakat tidak percaya lagi dengan keadilan yang ada di bangsa ini?

Masyarakat Papua gampang marah, karena telah memendam masalah ketidakadilan itu berta­hun-tahun. Mereka merasa diper­lakukan kurang adil. Kalau masa­lah tidak tuntas ditangani, maka di sana bakal terus bergejolak.

    

Apa ada pihak luar menung­gangi kerusuhan di Papua?

Masalah di Papua ini lebih ke­pada masalah politik dan ada in­tervensi-intervensi. Potensi kon­flik Papua itu masih seder­hana. Tapi didukung pihak asing.


Seberapa besar dukungan itu?

Sangat kuat. Hanya saja di da­lam Papua itu yang tidak kuat. Ini berbeda dengan Aceh yang sudah lama ingin menjadi negara Islam, terpisah dari Indonesia. Tapi di luar tidak kuat. Memang di da­lamnya kuat.


Siapa pihak luar yang mencampuri masalah Papua itu? 

Mereka-mereka yang tidak senang dengan Indonesia. Ada yang tidak senang melihat bang­sa ini kuat dan solid. Ma­kanya ke­ru­suhan di Papua ini ada ke­pen­tingan politik. Apa­lagi, Pa­pua ini potensi keka­yaan­nya sangat luar biasa.

   

Berarti ada campur tangan asing begitu?

Saya kira ada. Baik secara lang­sung atau tidak langsung ke­terlibatan asing sangat besar.  Se­perti yang saya bilang tadi, ke­kuatan luar itu yang sangat kuat. Padahal, di dalam Papua sendiri itu lemah.

   

Bagaimana dengan sikap aparat dalam menangani keru­suhan itu?

Dalam pandangan saya, kepo­lisian kurang tegas dan sigap serta ada keragu-raguan. Sebab, dikait­kan dengan isu HAM yang men­jadi alasannya, sehingga tidak mudah bertindak.

Saat polisi bertindak. Misal­nya  ada yang meninggal, maka banyak yang berbicara HAM. Ter­­masuk suara HAM interna­sio­nal. Padahal, kalau Amerika Se­rikat mengebom Iran atau Lybia, tidak ada yang berbicara HAM.

Jika ada yang tertembak hanya hitungan jari saja, selalu diprotes dengan keras. Bukan berarti saya mendukung aksi seperti itu. Pe­nembakan dilakukan oleh siapa pun, itu salah.


Apa yang sebaiknya dilaku­kan aparat?

Secara hukum, permasalahan ini harus segera diatasi. Setiap ada gerakan yang ingin merusak ke­satuan, kita harus tegas. Ini bu­­kan kriminal biasa.

Tetapi ha­rus tetap ada pende­katan per­suasif. Di mana pun kelom­pok senjata yang ingin me­me­cah belah bang­sa ini harus ditin­dak tegas.


Barangkali, anggaran yang diterima masyarakat Papua ini masih kurang?

Yang saya tahu, sebenarnya pemerintah pusat ini sudah cukup mengeluarkan dana yang cukup besar untuk Papua. Bahkan hing­ga triliunan rupiah.

Tapi dana itu larinya kemana. Sebenarnya kita sendiri memak­lumi pemerintah pusat, sudah cukup menganakemaskan Papua dengan kucuran dana yang luar biasa besar. Tetapi sampai di ba­wahnya kemana, kita juga nggak tahu.

   

Apakah perlu ditelusuri ke­mana larinya dana itu?

Ya. Namun serba salah juga. Sebab, bisa menjadi ancaman yang mengkhawatirkan atau akan terjadi sesuatu yang merepotkan pemerintah pusat.

Saya tidak menuduh sekelom­pok tertentu. Ini secara umum seperti itu. Pada dasarnya hukum harus ditegakkan. Di Papua ini harus dilakukan pendekatan persuasif. Jangan gegabah.

   

Apa solusinya agar tidak ter­jadi kerusuhan lagi di Papua?

Bagi saya, harus dilakukan pen­dekatan kultur budaya, moral, ke­pribadian, karakter, sebelum pen­­dekatan senjata. Secara umum bangsa ini belum matang mena­ngani masalah Papua. [Harian Rakyat Merdeka]


Apa yang sebaiknya dilaku­kan aparat?

Secara hukum, permasalahan ini harus segera diatasi. Setiap ada gerakan yang ingin merusak ke­satuan, kita harus tegas. Ini bu­­kan kriminal biasa.

Tetapi ha­rus tetap ada pende­katan per­suasif. Di mana pun kelom­pok senjata yang ingin me­me­cah belah bang­sa ini harus ditin­dak tegas.


Barangkali, anggaran yang diterima masyarakat Papua ini masih kurang?

Yang saya tahu, sebenarnya pemerintah pusat ini sudah cukup mengeluarkan dana yang cukup besar untuk Papua. Bahkan hing­ga triliunan rupiah.

Tapi dana itu larinya kemana. Sebenarnya kita sendiri memak­lumi pemerintah pusat, sudah cukup menganakemaskan Papua dengan kucuran dana yang luar biasa besar. Tetapi sampai di ba­wahnya kemana, kita juga nggak tahu.

   

Apakah perlu ditelusuri ke­mana larinya dana itu?

Ya. Namun serba salah juga. Sebab, bisa menjadi ancaman yang mengkhawatirkan atau akan terjadi sesuatu yang merepotkan pemerintah pusat.

Saya tidak menuduh sekelom­pok tertentu. Ini secara umum seperti itu. Pada dasarnya hukum harus ditegakkan. Di Papua ini harus dilakukan pendekatan persuasif. Jangan gegabah.

   

Apa solusinya agar tidak ter­jadi kerusuhan lagi di Papua?

Bagi saya, harus dilakukan pen­dekatan kultur budaya, moral, ke­pribadian, karakter, sebelum pen­­dekatan senjata. Secara umum bangsa ini belum matang mena­ngani masalah Papua. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

TNI AL dan Kemhan Belanda Bahas Infrastruktur Bawah Laut Kritis

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:00

Beda Imlek dan Cap Go Meh, Ini Makna dan Rangkaian Tradisinya

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:52

Kabar Baik! Bansos PKH dan Bencana Bakal Cair Jelang Lebaran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:36

KPK Sita 50 Ribu Dolar AS dari Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:27

Mengupas Multi Makna Kata 'Lagi'

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:18

Keberadaan Manusia Gerobak Bakal Ditertibkan Jelang Ramadan

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:07

Prabowo Diyakini Bisa Dua Periode Tanpa Gibran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:02

KPK Endus Pencucian Uang Korupsi Sudewo Lewat Koperasi

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Selengkapnya