Berita

presiden sby

Diharapkan Sebagai Pemersatu, SBY Malah Terlibat dalam Pusaran Konflik di Tubuh Demokrat

RABU, 20 JUNI 2012 | 11:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat diharapkan berperan sebagai pemersatu terhadap kondisi di tubuh partai berlambang bintang mercy yang semakin dililit krisis internal di sejumlah elitnya baik berupa pengelompokan, perseteruan dan saling hadang, maupun bentuk persaingan tidak sehat lainnya di antara kader inti serta pengurus pusat.

"Fenomena carut-marut sekaligus konflik di dalam Demokrat juga diperkeruh akibat ketidakdewasaan para pendirinya," tegas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Rabu (20/6).

Ia mengatakan, situasi cukup berat yang kini melanda Partai Demokrat berdampak buruk bagi publik khususnya simpatisan dan para kader Demokrat yang mendambakan terpeliharanya kebesaran partai tersebut.

"Risiko politiknya sangat mahal, karena dapat mengancam soliditas organisasi selain keterpurukan Demokrat dalam ajang Pemilu 2014, mengingat pola konfliknya yang kasar alias tidak bermutu, konfrontatif, dan cenderung dibiarkan tanpa solusi yang
bertanggungjawab," kata kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, meski Demokrat merupakan partai moderen, namun penampilannya yang sepenuhnya bergantung pada keberadaan patron atau sosok SBY, telah menjadikan dinamika konflik di lingkungan internalnya tidak mudah diselesaikan oleh para pengurusnya. Bahkan, Anas Urbaningrum selaku ketua umum pun tidak berdaya melayani pusaran kemelut yang menimpa Demokrat.

"Jadi, pilihan penyelesaiannya ada di SBY untuk tetap mempersatukan Demokrat,” tandas anggota dewan pengarah Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pusat itu.

Namun demikian, Syahganda tidak menampik SBY tergolong tidak cekatan mengatasi problem besar Demokrat, padahal kenyataan itu berisiko melahirkan antipati politik dari masyarakat luas secara serius. Lebih disesalkan lagi, pamor SBY sendiri justru diragukan karena ikut melibatkan diri dalam mekanisme konflik.

"Seharusnya, kan SBY mengambil fungsi sebagai negarawan, dengan menjadi teladan politik bagi masyarakat dan kader-kader Demokrat. Sisi inilah yang tidak dijawab serta dilakukan oleh SBY dalam kapasitas satu-satunya patron di Partai Demokrat," ujarnya.

Syahganda menambahkan, SBY harus meniru cara mantan Presiden Soeharto di masa terciptanya konflik yang juga berkali-kali mendera internal Golkar. Dalam setiap hadirnya ketidakseimbangan di tubuh Golkar, Soeharto kerap mampu mengeliminasi persoalan hingga beban dan area konflik tidak meluas ke permukaan.

"Pada saat bersamaan, Soeharto pula yang mempersatukan dimensi-dimensi konflik dari pengurus ataupun terkait ketidakharmonisan elemen inti para kader Golkar, untuk kemudian secara politik berhasil mengeluarkan Golkar dari kesulitan," ungkap Syahganda.  [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya