Tjahjo Kumolo: Beberkan Peringkat Parpol Korup Sehingga Tidak Saling Curiga...

RMOL. PDI Perjuangan tidak merasa tersindir atas pernyataan SBY bahwa banyak partai lain lebih korup dari Partai Demokrat.

“Kami tidak merasa tersindir de­ngan pernyataan Pak SBY itu. Mungkin arahnya ke partai po­litik lain,” kata Sekjen PDI Per­juangan Tjahjo Kumolo kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, dalam acara silaturrahmi pendiri dan deklara­tor Partai Demokrat, Rabu (13/6), SBY membeberkan data-data un­tuk menguatkan pernyataannya bahwa banyak partai lain yang le­bih korup dari partainya.

“Saya beri contoh. Di DPRD Pro­vinsi, dalam jangka 2004 hing­ga tahun ini, 2012, korupsi yang dilakukan oknum Demokrat 3,9 persen atau peringkat 5 dari seluruh partai. Masih ada 4 partai lain di atas kita. Masing-masing  ada 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 per­sen dan 5,32 persen. Total 75 persen,”  kata SBY.

Sedangan untuk DPRD Kabu­paten/Kota pada periode yang sa­ma Demokrat menempati pe­ring­kat tiga dengan 11,5 persen, ter­kait kader partai yang terlibat ka­sus korupsi. Di atasnya, terang SBY, masih ada dua parpol, ma­sing-masing 27 persen, dan 14,4 persen.

“Untuk tingkat menteri, DPR, gubernur, dan wali kota/bupati, oknum PD juga menempati posisi tiga. Di bawah dua parpol. Di atas­nya masih ada dua parpol de­ngan angka 33,7 persen, dan 16,6 persen,” papar SBY.

Tjahjo Kumolo selanjutnya mengatakan, SBY menyam­pai­kan hal itu bukan sebagai Presi­den, tapi kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Berikut kutipan selengkapnya:

Bukankah jabatan Presiden itu melekat kepada SBY?

Itu hak beliau menyampaikan pidato apa saja. Termasuk meng­kri­tik partai politik lain, baik se­bagai Presiden atau Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat sepan­jang forumnya tertutup dan ber­sifat internal.

Acara itu diliput pers, ini be­rar­ti terbuka, tanggapan Anda?

Sebagai Presiden seharusnya be­­liau bersikap negarawan. Mes­­tinya SBY mengajak se­mua komponen bangsa untuk ti­dak terlibat dalam kejahatan ko­rupsi.

Masa sih PDI Perjuangan tidak merasa tersindir?

Pada prinsipnya PDI Per­juangan tidak merasa tersindir. Sebab, pernyataan itu bersifatnya internal. Kami tidak ingin masuk pada masalah intern rumah tang­ga partai politik lain, tidak etis. Kami saling menghormati dan menghargai pendapat politik atau pun strategi opini sesama partai politik.

Anda sepakat jika ada ranking partai politik yang korup?

Silakan melakukan pering­kat sepanjang obyektif. Ke­mu­dian harus ada pemilahan kasus.  Arti­nya, tidak dipukul rata.

Sebab, ka­sus KKN itu kan masalah kebi­jakan, penyalah­gunaan we­we­nang, penggunaan uang ne­gara, dan lainnya. Maka­nya be­berkan saja peringkat parpol korup itu.

Tapi hendaknya dilakukan se­­­cara obyektif. Jangan di­pu­kul ra­ta. Kalau tidak bisa obyek­­­tif, ma­ka tidak perlu. Se­benarnya par­tai-partai ter­ma­suk PDI Per­juangan selalu me­lakukan eva­luasi internal ma­sing-masing.

Sa­ya yakin kalau ada lembaga inde­penden melakukan pering­kat. Itu sah-sah saja.

Kenapa masih banyak me­la­kukan korupsi?

Sebenarnya penanganan ka­sus korupsi ini sudah ada sejak dulu. Saat Ibu Megawati Soe­kar­­no­pu­tri menjadi Presi­den, pemerintah dan  DPR mem­ben­tuk KPK.

Menurut saya, perlu gerakan atau kampanye nasional untuk pencegahan korupsi. Sistem dan aturannya sudah ada. Seluruh elemen bangsa mengapresiasi masalah tersebut.

Apakah dengan gerakan pencegahan korupsi saja cukup?

Tidak juga. Kuncinya pada pe­ne­gakan hukum yang berke­adilan. Tidak ada intervensi kepa­da penegak hukum. Refor­masi bi­rokrasi harus cepat dilak­sanakan.

Re­kruitmen pimpinan lem­baga-lembaga juga harus men­jadi prio­ritas utama.

Partai politik wajib melakukan rekruitmen secara selektif. Misal­nya, PDI Perjuangan dalam re­kruitmen caleg akan diawali dengan  psikotes terhadap seluruh calon anggota legislatif di semua tingkatan. [Harian Rakyat Merdeka]