Mendesak, Anas harus Tinjau Ulang Posisi SBY di Demokrat

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sangat tidak etis menggelar pertemuan dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia dan hari berikutnya bersama pendiri dan deklarator Partai Demokrat tanpa melibatkan dan kehadiran Sang Ketua Umum Anas Urbaningrum.

Meski sebagai Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Dewan Kehormatan Partai, SBY tidak bisa berbuat seenaknya dengan melabrak aturan yang ada.

"Sebagai Ketua Dewan Pembina sebuah organisasi, dia orang pertama yang harus taat azas (AD/ART). Artinya, setiap langkahnya dalam organisasi harus dikonfirmasi ke AD/ART. Kalau tidak ada, seperti mengumpulkan ketua-ketua provinsi atau pendiri, ya jangan lakukan," ujar pengamat sosial-politik Adhie M. Massardi saat dihubungi pagi ini (Jumat, 15/6).

Adhie mengingatkan, sebagai Presiden, langkah dan kebijakan SBY saja banyak yang ngawur secara politik dan ketatanegaraan. Makanya, kebijakan dan keputusannya bisa dibatalkan karena salah. Dan itu sudah terjadi. Dan ternyata, tak hanya dalam soal kenegaraan, dalam berorganisasi juga SBY tidak bisa menjalankannya sesuai rule.

"Makanya, sebetulnya Anas bisa membahas soal ini dalam organisasi. Sehingga agar organisasi (PD) tidak makin kalut, gelar KLB (Kongres Luar Biasa) untuk meninjau keberadaan Ketua Dewan Pembina," tandas Jurubicara Presiden era Abdurrahman Wahid ini. [zul]