Berita

presiden sby

Pernyataan Presiden SBY Bisa Perkeruh Kebatinan Warga Papua

RABU, 13 JUNI 2012 | 18:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa jumlah kekerasan maupun korban di Papua berskala kecil sekaligus terbatas, yang disampaikannya saat membuka sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan kemarin disesalkan.

Karena penegasan itu tidak seharusnya dikeluarkan SBY dalam kapasitas Kepala Negara yang membawa kewajiban konstitusional melindungi hak-hak warga Papua.

"Orang Papua mengharapkan kejujuran dan empati SBY, bukan dengan mengabaikan harapan ataupun perasaannya guna mendapatkan keharusan perlindungan negara," tegas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Rabu (13/6).

Menurutnya, sebagai Kepala Pemerintahan yang rakyatnya berujung dari Sabang sampai Merauke, Presiden SBY dituntut memberi peran besar maupun langsung terkait permasalahan Papua yang dirasakan kian menganggu rasa aman warganya.

Termasuk, kata Syahganda, akibat ketidaknyamanan dalam terpenuhinya keadilan pembangunan, lemahnya kesejahteraan ekonomi, dan tidak diperhatikannya aspirasi politik masyarakat Papua untuk tumbuh secara bermartabat di dalam bingkai NKRI.

"Tapi, ini malah menerima komitmen menggetirkan dan membuat pedih warga Papua. Presiden SBY tidak mampu tampil terhormat sebagai kepala pemerintahan dan negarawan yang bertugas mengayomi rakyatnya sendiri," ujar Kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia ini.

Ia mengaku, pernyataan SBY itu dapat memperkeruh suasana batin warga Papua, karena tidak mendorong terciptanya antusiasme berikut optimisme khususnya bagi masyarakat Papua yang terus mendambakan keadilan hingga kini.

"Dengan sikap SBY itu pula, warga Papua bisa bersikap apatis pada pemerintah pusat, di samping menjadikan kemelut Papua akan bertambah kompleks di antaranya membuka kepentingan pihak asing, sebab Jakarta tidak mengedepankan pembelaan pada nasib warga Papua kecuali cenderung abai atau sekadar menyalahkan," ujar Syahganda,  anggota Dewan Pengarah Ikatan Alumi Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pusat ini. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya