Berita

Fahmi Idris

Wawancara

WAWANCARA

Fahmi Idris: Pendamping Ical Diobral Strategi Kurang Pas...

MINGGU, 10 JUNI 2012 | 09:20 WIB

RMOL. Kader Partai Golkar diminta tidak cuap-cuap soal pendamping Aburizal Bakrie menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2014.

“Saya rasa jangan diobral soal calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Golkar di media massa atau dibicarakan secara luas ke publik. Kecuali jika su­dah ada ke­pastian, baru boleh dikemukakan secara luas,” kata anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Fahmi Idris, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Ketua De­wan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai sosok Jenderal TNI Pramono Edhie Wi­bowo yang kini menjabat sebagai KSAD pantas mendampingi Ical di Pilpres 2014.

Akbar Menilai, cawapres pen­damping Ical idealnya Jenderal TNI bintang empat. “Saya pikir Pramono Edhie sangat cocok untuk menjadi cawapres,” kata Akbar.

Fahmi Idris selanjutnya me­nga­takan, sebelum ditentukan secara resmi, sebaiknya jangan dibicarakan di luar Partai Golkar. “Kalau dalam masa pencarian, sampaikanlah secara tertutup di internal partai,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Kenapa tidak perlu disam­pai­kan ke publik?

Ada yang pantas disampaikan. Ada pula yang kurang pantas di­sampaikan. Jika Pak Akbar me­nyampaikan ke publik bahwa pendamping Pak Ical adalah perwira bintang empat, saya rasa kurang pantas untuk dikemuka­kan. Ini strategi kurang pas.

    

Salahnya di mana?

Nanti akan bisa tersinggung orang-orang yang berbintang tiga. Nanti mereka bisa menilai lain terhadap Partai Golkar. Bisa juga yang bintang tiga merasa nggak dianggap.


Anda menyalahkan Akbar Tandjung?

Bukan soal salah atau menya­lahkan. Kalau dari pihak internal sebaiknya dilakukan melalui forum-forum atau jalur yang ada. Jangan setiap saat dibuka di muka umum. Bagi internal Golkar, itu tertutup.


Bagaimana jika ada wacana dari pihak luar Partai Golkar?

Kalau dari luar Partai Golkar, boleh-boleh saja sesuai selera mereka. Untuk orang luar Golkar yang membicarakan cawapres Golkar, nggak masalah. Justru bisa menjadi masukan.

   

Anda sebagai anggota De­wan Penasihat Golkar, apa su­dah memberi masukan ke Ical?

Pastinya kami memberikan ma­sukan. Tapi tidak diketahui pihak luar. Tapi penentuan ca­wapres dari Partai Golkar ini se­suai dengan proses dan prosedur yang ada. Mendapatkan cawapres itu tidak sederhana. Sama halnya menetapkan capres.

Penetapan cawapres itu se­be­narnya unik. Saya sudah menga­lami langsung dua kali mencari cawapres untuk Partai Golkar. Pertama, saat Pak Wiranto men­jadi capres 2004, dan Pak Jusuf Kalla  capres 2009.

   

Kapan penentuan cawapres dari Partai Golkar?

Untuk penentuan cawapres itu masih membutuhkan waktu lama. Bisa tahun depan. Bisa juga tahun 2014.

   

Anda sudah mengantongi be­berapa nama cawapres untuk mendampingi Ical?

Ya dong. Di Indonesia ini kan banyak tokoh yang bagus-bagus. Saya sarankan jika ada usulan nama untuk cawapres, sebaiknya langsung saja ketemu sama Pak Ical sebagai Ketum Golkar.

Kalau tidak bisa, ya kirim surat saja atau rapatkan saja dengan dewan penasihat. Jangan ngo­mong di luar setiap hari. Kalau Ical sudah pasti capres dari Golkar.

   

Bukankah masih ada pro dan kontra soal pencapresan Ical?

Saya ini sudah dua kali ber­pengalaman mengenai hal ini. Yakni saat Pak Wiranto dan Pak Jusuf Kalla menjadi capres. Saat itu, pro dan kontra juga banyak. Itu sudah biasa.

Saya pikir, setiap partai saat mencalonkan itu tidak dengan suara bulat. Pencapresan Pak SBY pun tidak bulat karena ma­sih ada yang tidak setuju. Yang saya tahu, setiap capres atau ca­wapres selalu tidak bulat.

   

Apakah benar Rapimnassus mengukuhkan Ical sebagai ca­pres 2014?

Apapun istilahnya, forum itu untuk menetapkan Ical sebagai capres dari Partai Golkar. Mau namanya pengukuhan atau yang lainnya, hasilnya Pak Ical sebagai capres untuk Pilpres 2014. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya