Berita

Fahmi Idris

Wawancara

WAWANCARA

Fahmi Idris: Pendamping Ical Diobral Strategi Kurang Pas...

MINGGU, 10 JUNI 2012 | 09:20 WIB

RMOL. Kader Partai Golkar diminta tidak cuap-cuap soal pendamping Aburizal Bakrie menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2014.

“Saya rasa jangan diobral soal calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Golkar di media massa atau dibicarakan secara luas ke publik. Kecuali jika su­dah ada ke­pastian, baru boleh dikemukakan secara luas,” kata anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, Fahmi Idris, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Ketua De­wan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai sosok Jenderal TNI Pramono Edhie Wi­bowo yang kini menjabat sebagai KSAD pantas mendampingi Ical di Pilpres 2014.

Akbar Menilai, cawapres pen­damping Ical idealnya Jenderal TNI bintang empat. “Saya pikir Pramono Edhie sangat cocok untuk menjadi cawapres,” kata Akbar.

Fahmi Idris selanjutnya me­nga­takan, sebelum ditentukan secara resmi, sebaiknya jangan dibicarakan di luar Partai Golkar. “Kalau dalam masa pencarian, sampaikanlah secara tertutup di internal partai,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Kenapa tidak perlu disam­pai­kan ke publik?

Ada yang pantas disampaikan. Ada pula yang kurang pantas di­sampaikan. Jika Pak Akbar me­nyampaikan ke publik bahwa pendamping Pak Ical adalah perwira bintang empat, saya rasa kurang pantas untuk dikemuka­kan. Ini strategi kurang pas.

    

Salahnya di mana?

Nanti akan bisa tersinggung orang-orang yang berbintang tiga. Nanti mereka bisa menilai lain terhadap Partai Golkar. Bisa juga yang bintang tiga merasa nggak dianggap.


Anda menyalahkan Akbar Tandjung?

Bukan soal salah atau menya­lahkan. Kalau dari pihak internal sebaiknya dilakukan melalui forum-forum atau jalur yang ada. Jangan setiap saat dibuka di muka umum. Bagi internal Golkar, itu tertutup.


Bagaimana jika ada wacana dari pihak luar Partai Golkar?

Kalau dari luar Partai Golkar, boleh-boleh saja sesuai selera mereka. Untuk orang luar Golkar yang membicarakan cawapres Golkar, nggak masalah. Justru bisa menjadi masukan.

   

Anda sebagai anggota De­wan Penasihat Golkar, apa su­dah memberi masukan ke Ical?

Pastinya kami memberikan ma­sukan. Tapi tidak diketahui pihak luar. Tapi penentuan ca­wapres dari Partai Golkar ini se­suai dengan proses dan prosedur yang ada. Mendapatkan cawapres itu tidak sederhana. Sama halnya menetapkan capres.

Penetapan cawapres itu se­be­narnya unik. Saya sudah menga­lami langsung dua kali mencari cawapres untuk Partai Golkar. Pertama, saat Pak Wiranto men­jadi capres 2004, dan Pak Jusuf Kalla  capres 2009.

   

Kapan penentuan cawapres dari Partai Golkar?

Untuk penentuan cawapres itu masih membutuhkan waktu lama. Bisa tahun depan. Bisa juga tahun 2014.

   

Anda sudah mengantongi be­berapa nama cawapres untuk mendampingi Ical?

Ya dong. Di Indonesia ini kan banyak tokoh yang bagus-bagus. Saya sarankan jika ada usulan nama untuk cawapres, sebaiknya langsung saja ketemu sama Pak Ical sebagai Ketum Golkar.

Kalau tidak bisa, ya kirim surat saja atau rapatkan saja dengan dewan penasihat. Jangan ngo­mong di luar setiap hari. Kalau Ical sudah pasti capres dari Golkar.

   

Bukankah masih ada pro dan kontra soal pencapresan Ical?

Saya ini sudah dua kali ber­pengalaman mengenai hal ini. Yakni saat Pak Wiranto dan Pak Jusuf Kalla menjadi capres. Saat itu, pro dan kontra juga banyak. Itu sudah biasa.

Saya pikir, setiap partai saat mencalonkan itu tidak dengan suara bulat. Pencapresan Pak SBY pun tidak bulat karena ma­sih ada yang tidak setuju. Yang saya tahu, setiap capres atau ca­wapres selalu tidak bulat.

   

Apakah benar Rapimnassus mengukuhkan Ical sebagai ca­pres 2014?

Apapun istilahnya, forum itu untuk menetapkan Ical sebagai capres dari Partai Golkar. Mau namanya pengukuhan atau yang lainnya, hasilnya Pak Ical sebagai capres untuk Pilpres 2014. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya