SBY Tidak Menciptakan Birokrasi yang Efektif

RMOL. Keberadaan posisi wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 banyak menuai polemik. Selain dinilai posisinya tidak terlalu diperlukan dan membebani anggaran, posisi ini juga dinilai menjadi alat politisasi birokrasi.

Hal ini disampaikan oleh Gun Gun Haryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy di Universitas Al Azhar, Blok M, Rabu (6/6).

"Ada semacam politisasi birokrasi. Ini karena ada orang yang tidak terakomodir pada jabatan strategis lainnya, lalu ditempatkan sebagai Wamen," terangnya kepada wartawan.

Mungkin hanya 2-3 Kementrian yang perlu wamen. Selebihnya, sambungnya, Wamen tidak perlu ada. Ia juga menilai ada beberapa departemen yang perlu dan ada yang tidak, ia memaparkan contoh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dua kementerian ini sebenarnya tidak perlu Wamen, tapi cukup dengan Dirjen.

"SBY tidak menciptakan birokrasi yang efektif tapi memperbanyak komite, lembaga ad hoc, memperbanyak Wamen yang membuat postur birokrasi menjadi gemuk," sambungnya. [arp]