Berita

syarif hasan/ist

Syarif Hasan: Koperasi adalah Entitas Bisnis, Stop Mengemis ke Pemerintah

RABU, 30 MEI 2012 | 11:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Potensi Kalimantan Timur (Kaltim) dapat prioritas perhatian pemeritah dan jadi andalan agar kesejahteraan rakyat di kawasan Indonesia Tengah. Kaltim juga menjadi indikator keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi di seluruh Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Syarif Hasan, saat membuka sekaligus memberi pengarahan pada Rapat Regional Pemberdayaan Koperasi dan UKM Wilayah III, di Hotel Grand Jatra, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (30/5)

"Melalui Koperasi dan UKM, ekonomi akan semakin baik dan pertumbuhan nasional 6,7 persen akan mudah kita capai," tegasnya.


Dia menganggap bahwa rapat regional sikronisasi antara pusat dan daerah yang digelar di Balikpapan hari ini sangat penting dan strategis, karena lewat rapat inilah dirumuskan strategi yang wajib dilakukan. Dengan sinkronisasi dan evaluasi maka apa yang ditetapkan untuk dicapai sejak tahun 2004, semua sesuai dengan yang diamanatkan rakyat.

Anggota Dewan pembina Partai Demokrat ini meminta, lingkungan penggerak koperasi mengubah mindset-nya untuk menegaskan bahwa koperasi adalah entitas bisnis, dan jangan diartikan selalu mendapat bantuan pemerintah.

"Pemikiran itu harus dimodifikasi. Koperasi dibantu, yes. Tapi bukan selalu harus dibantu yang berarti tak pernah siap bekompetisi. Koperasi harus mandiri, dan mampu bersaing," serunya.

Dia jelaskan juga, perkembangan koperasi dan UMKM saat ini meningkat tinggi dan jumlahnya mencapai 188 ribu lebih. Dia instruksikan, dibutuhkan fokus dan energi tersendiri sehinga pada tahun ini jumlah koperasi di Indonesi menembus 200 ribu koperasi.

"Tahun depan, di Kaltim ini,  saya yakin jumlah koperasi menjadi di atas 8000 koperasi dari saat ini 5300 koperasi. Saya yakin dengan dukungan penuh pemda dan kerja keras masyarakat, jumlah koperasi di Kaltim akan meningkat," ungkapnya. [ysa]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya