Saleh Daulay Kuatkan Desakan JK agar Presiden SBY Bicara!

RMOL. Rencana sebagian anggota DPR mengajukan hak interpelasi terkait keputusan Presiden SBY memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika Schapelle Corby, asal Australia, tidak boleh dipandang sebelah mata.

Rencana itu setidaknya mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang tidak jelas dalam pemberian grasi kepada Corby. Karena itu, SBY harus segera memberikan penjelasan dibalik kemurahan hatinya tersebut.

"Memang grasi itu hak presiden yang diakui oleh konstitusi. Tetapi, pada saat yang sama Anggota DPR juga memiliki hak untuk mengajukan hak interpelasi yang diatur dalam undang-undang," ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh P. Daulay kepada Rakyat Merdeka Online Selasa (29/5).

Menurut Saleh, bila SBY memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh DPR dan juga masyarakat, tentu kebijakan itu harus didukung. Jangan sampai ada banyak penafsiran dan gonjang-ganjing di balik keputusan itu. Apalagi, isu ini rawan dipolitisasi untuk kepentingan para penentang kebijakan SBY.

"Masalahnya, pihak Istana tidak memberikan penjelasan yang memadai. Kan tidak mungkin ujug-ujug SBY memberikan grasi. Menurut pemahaman awam, pasti ada sesuatu di balik itu. Nah, itu yang perlu dijelaskan," ungkap Saleh.

Penjelasan SBY tidak hanya penting untuk pemerintah RI, tetapi juga penting bagi pemerintah Australia. Setidaknya, hubungan diplomatik kedua negara yang selama ini sangat baik tidak terganggu dengan isu ini. Apalagi, selama ini pihak kedubes Australia sangat serius melakukan advokasi terhadap Corby.

Pada Minggu, mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menilai, pemberian grasi kepada narapidana asal Australia, Schapelle Corby adalah hak Presiden SBY. Pemberian grasi itu juga setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung dan ahli hukum lainnya.

Tapi, untuk meredakan polemik, Presiden SBY harus menyampaikan secara langsung alasan pemberian grasi tersebut. "Intinya kita tunggu penjelasan Presiden langsung. Presiden harus bicara," demikian JK. [zul]