Berita

saleh daulay/ist

Pemuda Muhammadiyah Minta Penelitian Situs Kuno Dihentikan

JUMAT, 25 MEI 2012 | 08:36 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Aktivitas yang dilakukan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana dinilai tidak berguna. Aktivitas tersebut diduga hanya menghamburkan uang negara. Sementara hasil yang didapatkan sampai hari ini tidak jelas.

"Saya melihat pekerjaan itu tidak bermanfaat. Sampai sekarang, temuan mereka tak satu pun yang dapat dibanggakan. Lihat saja, bencana alam masih tetap saja ada. Gempa, ancaman tsunami, banjir, dan lain-lain masih saja ada," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat pagi, 25/5).

"Apakah dengan kegiatan itu bisa mengurangi ancaman bencana? Sepertinya tidak sama sekali," sambungnya.

Saleh khawatir, Andi Arief kelihatannya telah gagal menafsirkan tugas dan fungsi SKP BSB. Menurut pemahaman umum, tugas SKP BSB lebih diprioritaskan pada bantuan penanganan terhadap korban bencana alam. Bukan malah melakukan penelitian situs purbakala.

"Penelitian purbakala sebaiknya diserahkan pada ahli-ahli arkeologi saja. Itu murni riset ilmiah. Presiden tidak perlu membuat tim khusus mengenai masalah itu. Kan sudah ada LIPI, Menristek, dan ratusan perguruan tinggi," masih katanya.

Sebaiknya, lanjut Saleh, uang yang dihamburkan untuk meneliti situs purbakala itu dapat dipergunakan sebagai bantuan sosial bagi korban bencana alam. Apalagi, sampai saat ini masih banyak korban bencana alam yang belum tersentuh. Masih banyak rumah, sekolah, rumah ibadah, dan sarana-sarana sosial lain yang perlu direhabilitasi. Itu jauh lebih penting dari hanya sekedar meneliti batu, gunung, dan situs-situs prasejarah lainnya.

"Sudah semestinya kegiatan itu dihentikan. Kegiatan itu boleh dikerjakan kembali bila semua korban bencana sudah dapat diatasi. Jangan sampai bantuan sosial dan bencana dialihkan pada sesuatu yang sifatnya sangat sekunder, dan cenderung tidak bermanfaat untuk saat ini," demikian Saleh mengakhiri. [guh]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya