Berita

saleh daulay/ist

Pemuda Muhammadiyah Minta Penelitian Situs Kuno Dihentikan

JUMAT, 25 MEI 2012 | 08:36 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Aktivitas yang dilakukan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana dinilai tidak berguna. Aktivitas tersebut diduga hanya menghamburkan uang negara. Sementara hasil yang didapatkan sampai hari ini tidak jelas.

"Saya melihat pekerjaan itu tidak bermanfaat. Sampai sekarang, temuan mereka tak satu pun yang dapat dibanggakan. Lihat saja, bencana alam masih tetap saja ada. Gempa, ancaman tsunami, banjir, dan lain-lain masih saja ada," ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Daulay, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat pagi, 25/5).

"Apakah dengan kegiatan itu bisa mengurangi ancaman bencana? Sepertinya tidak sama sekali," sambungnya.

Saleh khawatir, Andi Arief kelihatannya telah gagal menafsirkan tugas dan fungsi SKP BSB. Menurut pemahaman umum, tugas SKP BSB lebih diprioritaskan pada bantuan penanganan terhadap korban bencana alam. Bukan malah melakukan penelitian situs purbakala.

"Penelitian purbakala sebaiknya diserahkan pada ahli-ahli arkeologi saja. Itu murni riset ilmiah. Presiden tidak perlu membuat tim khusus mengenai masalah itu. Kan sudah ada LIPI, Menristek, dan ratusan perguruan tinggi," masih katanya.

Sebaiknya, lanjut Saleh, uang yang dihamburkan untuk meneliti situs purbakala itu dapat dipergunakan sebagai bantuan sosial bagi korban bencana alam. Apalagi, sampai saat ini masih banyak korban bencana alam yang belum tersentuh. Masih banyak rumah, sekolah, rumah ibadah, dan sarana-sarana sosial lain yang perlu direhabilitasi. Itu jauh lebih penting dari hanya sekedar meneliti batu, gunung, dan situs-situs prasejarah lainnya.

"Sudah semestinya kegiatan itu dihentikan. Kegiatan itu boleh dikerjakan kembali bila semua korban bencana sudah dapat diatasi. Jangan sampai bantuan sosial dan bencana dialihkan pada sesuatu yang sifatnya sangat sekunder, dan cenderung tidak bermanfaat untuk saat ini," demikian Saleh mengakhiri. [guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya