Berita

Polisi Usut Dugaan Penggelapan Dana Greenpeace

SELASA, 22 MEI 2012 | 17:29 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Kasus dugaan penggelapan dana sumbangan masyarakat yang dilakukan Greenpeace mulai diusut. Kordinator Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing, Rudy Gani, yang melaporkan dugaan itu diperiksa Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Selasa siang tadi (22/5).

Dalam pemeriksaan itu pihak Rudy mempertanyakan dana donatur Greenpeace cabang Indonesia. Greenpeace selalu mengklaim memiliki 30 ribu orang donatur yang menyumbang Rp 75 ribu per bulan. Itu artinya, Greenpeace menerima sumbangan dari masyarakat senilai Rp 27 miliar per tahun. Namun, dalam laporan keuangan pada 2009 dan 2010 yang dimuat mediua massa nasional, Greenpeace menyebutkan dana yang mereka terima dari masyarakat sebesar Rp 6,5 miliar pada 2009, dan Rp 10,2 miliar pada 2010.

"Greenpeace kan selalu mengedepankan transparansi. Kami cuma mempertanyakan, kenapa ada selisih sekitar Rp 17 miliar? Kemana sisa dana donatur tersebut? Karena itu, patut diduga Greenpeace telah melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan," ujarnya. Aliansi Mahasiswa Tolak LSM Asing Tim aliansi terdiri dari Badko HMI Jabotabeka-Banten, LISUMA Jakarta, Pusaka Indonesia, BEM RI, dan IMIKI.


Adapun Kepala Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Kombes Listyo Sigit Prabowo usai pemeriksaan mengatakan, pihaknya akan mulai mengusut laporan Aliansi Mahasiswa.

"Dugaan adanya penggelapan akan kami dalami. Selain itu, dalam waktu dekat akan meminta masukan dari Kemendagri dan Kemenhuk dan HAM terkait bentuk dari LSM asing Greenpeace,'' katanya. [guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya