Berita

kementerian kehutanan

Darori: Greenpeace Tidak Pernah Menguji Kertas

SELASA, 22 MEI 2012 | 07:11 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kementerian Kehutanan tengah melakukan uji DNA terhadap contoh kayu ramin yang diberikan Greenpeace. Dari pengujian ini nanti akan diketahui pasti apakah benar contoh kayu ramin itu berasal dari area konsesi Asia Pulp & Paper (APP), atau bukan.

Demikian disampaikan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Darori, dalam keterangan di Jakarta kemarin (Senin, 21/5).

Menurut Darori pengujian serupa pernah dilakukan tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sekitar satu hingga dua tahun lalu. Hasil pengujian tersebut memperlihatkan tidak menemukan kandungan ramin dalam kayu yang dijadikan sample.

"Greenpeace tidak pernah menguji kertas (yang diproduksi APP). Greenpeace hanya menguji kayu," ujar Darori.

"Apakah kayu ini  mereka ambil dari area APP atau dari tempat lain? Untuk itu, Kementerian akan merespon dengan melakukan uji kertas," sambungnya.  

Selain itu, Kementerian Kehutanan juga meminta APP untuk mengajukan perizinan tebang pohon ramin. Ramin masuk dalam kategori tanaman yang boleh ditebang asal mengajukan izin kepada Menteri Kehutanan. 

"Rekomendasi izin menebang kayu ramin itu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan seperti bercampurnya ramin. APP nantinya juga harus mengembangkan ramin," ujar Darori lagi.

Kayu Ramin dihasilkan oleh pohon yang termasuk marga atau genus Gonystylus dari suku atau famili Tyhmelaeaceae. Pohon ramin biasanya ditemukan di daerah rawa gambut dalam hutan alam. Di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar sepuluh jenis pohon ramin.

Bulan Maret lalu dalam laporan bertajuk "The Ramin Paper Trail" LSM Greenpeace menuding salah satu anak perusahaan APP, Indah Kiat Perawang, di Riau menggunakan kayu ramin. Disebutkan Greenpeace dalam laporan itu mereka memperoleh contoh kayu dalam investigasi yang dilakukan selama satu tahun. Contoh kayu telah dibawa ke sebuah laboratorium di Jerman. [guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya