Berita

ilustrasi/ist

KAYU RAMIN APP

Diduga Ada Motif Persaingan Dagang di Balik Tudingan Greenpeace

SENIN, 21 MEI 2012 | 18:50 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pihak pemerintah menduga LSM asing Greenpeace mengenai penggunaan kayu ramin oleh Asia Pulp & Paper (APP) dilatarbelakangi persaingan dagang. Dugaan ini muncul karena Greenpeace hanya menguji kayu bukan kertas produk APP.

  Hal itu disampaikan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan, Darori, siang tadi dalam pembicaraan dengan wartawan di Jakarta (Senin, 21/5).

"Itu (penebangan ramin) bukan dilakukan APP. Itu kesalahan dari pemasok kayu pulp," kata Darori menjelaskan kembali tuduhan yang disampaikan beberapa waktu lalu.

Dari evaluasi sementara yang dilakukan tim Kementerian Kehutanan, tampaknya penebangan ramin dilakukan oleh pemasok kayu pulp untuk APP di Riau dan Kalimantan. APP sendiri diakatakan tidakmengolah ramin sebagai bahan baku kertas, tapi menyisihkannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis. 

"Kayu ramin lebih cocok untuk bahan baku furnitur karena kualitasnya lebih bagus dan kuat.  Bukan berarti kalau ramin dijadikan bubur kertas, kertasnya menjadi wangi," tambahnya.

Darori juga menyesalkan sikap Greenpeace yang seakan lepas tangan karena setelah melaporkan ke Mabes Polri dan Kementerian Kehutanan tidak bersedia terlibat dalam tim investigasi.

"Seharusnya, siap melapor siap menjadi saksi. Siap duduk di kursi panas. Jadi saksi itu tidak sembarangan. Kalau saksi berbohong dapat menjadi tersangka," tegasnya.

Dugaannya bahwa mungkin sekali ada motif persaingan dagang di balik tuduhan itu didasarkan pada catatan yang dimiliki APP.

Misalnya, tuduhan itu sempat membuat Australia mengembargo APP. Tetapi setelah diberikan penjelasan mengenai kasus ini oleh pihak Kementerian Kehutanan, pihak Australia mencabut embargo. [guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya