Berita

sby-timur pradopo/ist

TOLAK LADY GAGA

Timur Pradopo Jangan Jadi Beban Politik SBY

SENIN, 21 MEI 2012 | 18:24 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mewakili otoritas politik Indonesia, telah menyatakan sikap resmi bahwa pemerintah tidak melarang konser Lady Gaga. Pernyataan itu menjelaskan kebijakan politik hukum pemerintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan seluruh jajarannya.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik, kepada wartawan melalui pesan elektroniknya beberapa saat lalu, Senin (21/5).

Perlu diingat, katanya, kebijakan politik hanya bisa diambil oleh otoritas yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu, yakni Presiden. Kapolri tidak dipilih oleh rakyat, maka dia tidak boleh membuat kebijakan hukum sendiri, melainkan menjalankan kebijakan Presiden yang disampaikan Menko Polhukam.


Lebih jauh, Menko Polhukam memerintahkan Kapolri untuk mengelola perbedaan pendapat dalam  masyarakat dengan arif dan kreatif. Polri diminta pemerintah untuk tidak gampang melarang kebebasan berekspresi; namun di sisi lain wajib memastikan konser Lady Gaga disesuaikan dengan standar umum kebiasaan, norma dan sopan santun di Indonesia. Penyesuaian demikian lumrah dan berlaku di mana saja.

Tapi yang paling penting, menurut Rachland, Polri perlu berusaha lebih keras dan sungguh-sungguh untuk menghapus kesan yang terlanjur meluas bahwa Polri justru adalah ancaman, bukan pelindung bagi demokrasi, hak dan kebebasan sipil.

Kapolri perlu mengingat, bahwa karena kedudukan Polri sampai hari ini masih di bawah Presiden, maka ongkos politik dari setiap kesalahan Polri akan selalu terpaksa ditanggung oleh Presiden.

"Kapolri punya kewajiban untuk tidak memperburuk kenyataan tersebut bila berkeinginan tidak menjadi beban politik bagi Presiden," tutupnya. [ald]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya