Rizal Ramli: Parameter Kemiskinan dan Pengangguran Perlu Distandarisasi

Bank Dunia, ILO dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dalam hal ini United Nations Developmen Programme (UNDP), perlu menyeragamkan standar kemiskinan dan pengangguran di negara-negara anggotanya. Langkah ini dimaksudkan agar bisa memberi gambaran yang utuh dan realistis tentang kondisi pengangguran dan kemiskinan di masing-masing negara.

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan hal itu saat berbicara pada Programme of the Global Meeting on the Post 2015 Framework of Development, dengan tema Growth, Sturctural, Change and Employment. Event ini diselenggarakan di International Conference Hall, Japan International Cooperation Agency Research Intitute, Tokyo, Jepang. Rizal Ramli sendiri berbicara dari kantor JICA Indonesia melalui fasilitas video conference.

Menurut dia, tidak adanya patokan standar pengukuran kemiskinan dan pengangguran, membuat masing-masing negara mengklaim keberhasilan mereka di dua bidang ini secara subjektif. Hal ini berdampak pada kebijakan yang diterbitkan tidak pernah menyentuh akar persoalan sehingga tidak efektif dan efisien. Akibatnya, kehidupan rakyat di negara tersebut tidak kunjung membaik dan menjadi sejahtera.

“Di Indonesia, misalnya, orang bisa disebut tidak menganggur kalau sudah bekerja minimal 1 jam per minggu. Sedangkan orang disebut tidak miskin, kalau bisa hidup dengan uang sekitar Rp 7.050 per hari. Dengan angka-angka seperti ini, seolah-olah pemerintah sudah berhasil memerangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Padahal faktanya, kemiskinan dan pengangguran masih menghinggapi sebagian besar rakyat Indonesia,” papar Rizal Ramli kepada peserta international conference.

Paparan Rizal Ramli itu disampaikan dalam konteks evaluasi Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals/MDGs. MDGs adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), termasuk Indonesia, yang mulai dijalankan pada September 2000. Isinya berupa delapan butir tujuan yang harus dicapai pada tahun 2015. Sasaran tersebut dimaksudkan untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.

Jangan Bergantung pada SDA

Mantan Menteri Keuangan ini juga menyarankan agar negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, tidak lagi hanya mengandalkan pada sumber daya alam (SDA) sebagai penggerak pembangunan. Ketergantungan hanya pada SDA tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.

“Harus ada perubahan kebijakan strategik, dari yang sifatnya hanya berorientasi pada keuntungan menuju maksimalisasi nilai tambah. Dengan begitu, rakyat bisa menikmati kenaikan kesejahteraan dan kemakmuran, tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan. Ini akan jauh lebih bermanfaat bagi rakyat dan bangsa itu sendiri,” ujarnya.

Konferensi internasional itu berlangsung selama dua hari. Para peserta datang dari berbagai negara dan lembaga internasional. Di hari pertama (15/5) antara lain berbicara Direktur UNDP Akiko Yugo, Direktur JICA Akio Hasano, dan Direktur Eksekutif International Labour Organization (ILO) Jose Manuel Salazar-Xirinachs.

Selain mereka, juga berbicara Cyn-Young Park dari Asian Development Bank (ADB), Ralf Perers dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Richard Morgan (United Nations Children's Fund/UNICEF). Rizal Ramli berbicara pada sesi ke-6, yaitu sesi Country Perspectives from Asia. Pada sesi ini, selain dari Indonesia, juga didengar pandangan dari Bangladesh, China, dan India. [guh]