Berita

Fadli Zon

Wawancara

WAWANCARA

Fadli Zon: SBY-Prabowo Berkawan Lama, Bisa Saja Bicara Pilpres 2014

KAMIS, 17 MEI 2012 | 09:56 WIB

RMOL.Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku senang bila Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto menjadi capres 2014.

“Dukungan  seperti itu sangat kami harapkan. Tidak hanya dari Demokrat tapi juga dari PDIP, Gol­kar dan partai-partai lainnya,” kata Fadli Zon kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dukungan Demokrat, lanjut­nya, itu wajar saja. Sebab,  selama ini partainya tidak pernah ber­mu­suhan dengan Demokrat.

Memang ada perbedaan-per­bedaan dalam isu tertentu, ini se­suatu wajar.

Seperti diketahui, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati me­nuturkan, terbuka peluang Pra­bowo dicapreskan Demokrat. “Pe­luang selalu ada. Karena Par­tai Demokrat belum mela­ku­kan pro­ses atau seleksi,” ujar Andi Nurpati.

Fadli Zon selanjutnya me­nga­takan, Gerindra sudah me­ne­tapkan Prabowo sebagai capres, bukan sebagai cawapres. Ma­ka­nya sangat berharap dukungan dari partai-partai lain.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa pertemuan SBY dengan Pra­bowo saat reuni Akabri 1973 di Bali  membicarakan po­litik?

Saya tidak tahu kalau me­nge­nai itu. Saya kira harus berbicara secara substansial. Kan mau ketemu di mana saja bisa. Mereka kan memang berkawan, sehingga bisa saja bicara Pilpres 2014.

Gerindra siap berkoalisi de­ngan Demokrat?

Kami siap berkoalisi dengan parpol lain. Tetapi untuk sekarang ini, masing-masing partai sedang berkonsentrasi pada pemilu legislatif.

Bagaimana hasil survei un­tuk Prabowo?

Saya kira hasilnya positif, sur­vei-survei itu kan indikator. Tren ini akan bergerak terus hingga 2014. Kami menginginkan ada­nya perubahan dalam perundang-un­dangan pimilihan presiden. Kami berharap agar Undang-Un­dang Pilpres itu memberikan ke­leluasaan untuk munculnya banyak capres. Misalnya, partai yang lolos threshold bisa me­ng­ajukan capres dan cawapres.

Kira-kira Gerindra dapat be­­­­­ra­pa persen?  

Pokoknya sesuai dengan par­liamentary threshold, yakni 3,5 persen. Saya rasa cukup. Di da­lam pemerintahan nanti kan bisa saja koalisi. Sebab, siapa pun yang terpilih akan membutuhkan du­kungan dari parlemen.

Jika ada partai yang lolos par­liamentary threshold, kan bisa men­calonkan sendiri dari par­tainya.

Apakah Gerindra takut jika 20 persen tidak akan tercapai?

Bukan masalah itu. Saya berani taruhan tidak akan ada partai yang lolos jika peraturannya 20 per­sen. Saya yakin 100 persen ti­dak akan ada satu pun partai yang mencapai 20 persen.

Persyaratan saat ini kan me­mang 20 persen. Namun, apa ala­s­annya aturan itu, seharunya tidak perlu begitu.

Kenapa Anda yakin?

Karena masyarakat sudah me­ng­alami kelelahan politik. Angka gol­put pun bisa tinggi, apalagi ba­nyak politisi yang terlibat korupsi sehingga saya yakin perolehan ma­sing-masing partai akan me­nurun.

Pemilu 2009 saja hanya De­mok­rat yang mencapai 20 persen. Lainnya nggak ada. Makanya, me­nurut saya, dasarnya apa kalau menginginkan 20 persen. Untuk memunculkan calon-calon pre­siden yang lain kenapa parlia­mentary threshold tidak jadi ukur­annya.

Bagaimana jika ditetapkan 10 persen?

Kami tidak mau berandai-an­dai. Kami berusaha juga untuk mem­bangun kerja sama dengan par­tai-partai lain. Kami kon­sen­trasinya bukan berandai-andai me­lainkan bekerja keras agar ter­capai.

Saya kira aturan presidential threshold 20 persen itu juga untuk mempermudah orang utuk dipilih dan memilih. Kenapa untuk memilih dipermudah tapi untuk dipilih kok dipersulit.     

Tidak perlu ada pembatasan?

Bukan seperti itu. Pembatasan itu harus ada. Tapi jangan sampai pem­batasan itu untuk mem­per­sulit diri sendiri. Saya kira yang wajar-wajar saja. [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya