Berita

Fadli Zon

Wawancara

WAWANCARA

Fadli Zon: SBY-Prabowo Berkawan Lama, Bisa Saja Bicara Pilpres 2014

KAMIS, 17 MEI 2012 | 09:56 WIB

RMOL.Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku senang bila Partai Demokrat mendukung Prabowo Subianto menjadi capres 2014.

“Dukungan  seperti itu sangat kami harapkan. Tidak hanya dari Demokrat tapi juga dari PDIP, Gol­kar dan partai-partai lainnya,” kata Fadli Zon kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dukungan Demokrat, lanjut­nya, itu wajar saja. Sebab,  selama ini partainya tidak pernah ber­mu­suhan dengan Demokrat.

Memang ada perbedaan-per­bedaan dalam isu tertentu, ini se­suatu wajar.

Seperti diketahui, Ketua DPP Partai Demokrat Andi Nurpati me­nuturkan, terbuka peluang Pra­bowo dicapreskan Demokrat. “Pe­luang selalu ada. Karena Par­tai Demokrat belum mela­ku­kan pro­ses atau seleksi,” ujar Andi Nurpati.

Fadli Zon selanjutnya me­nga­takan, Gerindra sudah me­ne­tapkan Prabowo sebagai capres, bukan sebagai cawapres. Ma­ka­nya sangat berharap dukungan dari partai-partai lain.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa pertemuan SBY dengan Pra­bowo saat reuni Akabri 1973 di Bali  membicarakan po­litik?

Saya tidak tahu kalau me­nge­nai itu. Saya kira harus berbicara secara substansial. Kan mau ketemu di mana saja bisa. Mereka kan memang berkawan, sehingga bisa saja bicara Pilpres 2014.

Gerindra siap berkoalisi de­ngan Demokrat?

Kami siap berkoalisi dengan parpol lain. Tetapi untuk sekarang ini, masing-masing partai sedang berkonsentrasi pada pemilu legislatif.

Bagaimana hasil survei un­tuk Prabowo?

Saya kira hasilnya positif, sur­vei-survei itu kan indikator. Tren ini akan bergerak terus hingga 2014. Kami menginginkan ada­nya perubahan dalam perundang-un­dangan pimilihan presiden. Kami berharap agar Undang-Un­dang Pilpres itu memberikan ke­leluasaan untuk munculnya banyak capres. Misalnya, partai yang lolos threshold bisa me­ng­ajukan capres dan cawapres.

Kira-kira Gerindra dapat be­­­­­ra­pa persen?  

Pokoknya sesuai dengan par­liamentary threshold, yakni 3,5 persen. Saya rasa cukup. Di da­lam pemerintahan nanti kan bisa saja koalisi. Sebab, siapa pun yang terpilih akan membutuhkan du­kungan dari parlemen.

Jika ada partai yang lolos par­liamentary threshold, kan bisa men­calonkan sendiri dari par­tainya.

Apakah Gerindra takut jika 20 persen tidak akan tercapai?

Bukan masalah itu. Saya berani taruhan tidak akan ada partai yang lolos jika peraturannya 20 per­sen. Saya yakin 100 persen ti­dak akan ada satu pun partai yang mencapai 20 persen.

Persyaratan saat ini kan me­mang 20 persen. Namun, apa ala­s­annya aturan itu, seharunya tidak perlu begitu.

Kenapa Anda yakin?

Karena masyarakat sudah me­ng­alami kelelahan politik. Angka gol­put pun bisa tinggi, apalagi ba­nyak politisi yang terlibat korupsi sehingga saya yakin perolehan ma­sing-masing partai akan me­nurun.

Pemilu 2009 saja hanya De­mok­rat yang mencapai 20 persen. Lainnya nggak ada. Makanya, me­nurut saya, dasarnya apa kalau menginginkan 20 persen. Untuk memunculkan calon-calon pre­siden yang lain kenapa parlia­mentary threshold tidak jadi ukur­annya.

Bagaimana jika ditetapkan 10 persen?

Kami tidak mau berandai-an­dai. Kami berusaha juga untuk mem­bangun kerja sama dengan par­tai-partai lain. Kami kon­sen­trasinya bukan berandai-andai me­lainkan bekerja keras agar ter­capai.

Saya kira aturan presidential threshold 20 persen itu juga untuk mempermudah orang utuk dipilih dan memilih. Kenapa untuk memilih dipermudah tapi untuk dipilih kok dipersulit.     

Tidak perlu ada pembatasan?

Bukan seperti itu. Pembatasan itu harus ada. Tapi jangan sampai pem­batasan itu untuk mem­per­sulit diri sendiri. Saya kira yang wajar-wajar saja. [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya