RMOL. Dalam waktu tidak lama lagi teka-teki mengenai keberadaan piramida yang tertimbun di bawah Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat, akan terkuak. Sebuah tim yang terdiri dari sejumlah pakar telah terbentuk. Merekalah yang akan bahu membahu menguak misteri itu.
Menurut Kordinator Tim Bencana Katastropik Purba, Erick Ridzky, tim itu diperkuat oleh ahli arkeologi, geologi, sejarah, sosiologi bahkan ahli budaya.
Erick Ridzky yang juga Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) menyebut tim itu sebagai Tim Terpadu Penelitian Mandiri Gunung Padang.
"Beliau-beliau adalah kontributor penting dalam setiap tahap penelitian ini, dimana sumbangsih terhadap metode dan kritik adalah kelebihan dari tim ini," terang Erick dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu petang (16/5).
SKP BSB Andi Arief menjadi salah seorang anggota Dewan Pengarah bersama Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Soemantri (Rektor UI), Dr. Hasan Jafar (Guru Besar UI), Prof. Dr. Harry Truman Simanjuntak (ahli paleolitik), Prof. Dr. Nina Herlina Lubis, M.S. (sejarawan), Prof. Dr. Zaidan Nawawi, M.Si. (Ketua Forum Guru Besar), Dr. Soeroso, M.P., M.Hum. (arkeolog senior), dan Acil Darmawan Hardjakusumah (budayawan).
Masih menurut Erick, di jajaran peneliti juga terjadi perluasan dengan melibatkan ahli dengan latar belakang ilmu yang lebih lengkap.
Tercatat selain Dr. Danny Hilman Natawidjadja (Geotek LIPI), Dr. Ali Akbar, S.S., M.Hum. (Ketua Masyarakat Arkeologi Indonesia), Dr. Andang Bachtiar (Geolog dan Dewan Penasehat IAGI), Dr. Wahyu Triyoso (Seismology ITB), Dr. Undang A. Darsa, M.Hum. (Filolog), Dr. Pon Purajatnika (Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Barat), Dr. Andri Hernandi, (Ahli Petrografi).
"Selain tergabung di tim karena idealisme dan pengabdian pada ilmu pengetahuan, keinginan yang kuat agar penelitian penting ini bisa dilakukan oleh anak bangsa sendiri, juga menjadi harapan mereka," katanya.
Sambung Erick, tim ini diharapkan bisa menjadi model untuk penelitian penting lainnya, dimana prakarsa masyarakat dan bentuk koordinasi yang difasilitasi negara bisa lebih dikembangkan.
"Konkritnya ini adalah bentuk lain dari gerakan civil society dilapangan sejarah dan peradaban, jadi tidak melulu diisu HAM dan demokrasi," demikian Erick.
[guh]
