Berita

ilustrasi/ist

OBLIGASI REKAPITALISASI

Dua Mantan Menteri Minta Pemerintahan SBY Tahu Diri

RABU, 16 MEI 2012 | 13:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Persoalan obligasi rekapitalisasi (OR) yang membebani APBN sebesar Rp 60 triliun setiap tahun tidak bisa dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai persoalan remeh.

Dua mantan menteri dalam pemerintahan yang lalu, yang mengetahui pasti duduk persoalan permasalahan ini, merasa harus turun gunung. Keduanya mendesak pemerintahan SBY untuk tahu diri dan menghentikan pembayaran bunga OR yang jadi beban sampai tahun 2040 itu.

Kedua mantan menteri itu adalah Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli. Kwik pernah menduduki kursi Menko Perekonomian dalam kabinet Abdurrahman Wahid (1999-2000). Saat Megawati berkuasa, ia menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (2001-2004). Adapun Rizal Ramli juga pernah menjadi Menko Perekonomian di dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya dia dipercaya menjadi Menteri Keuangan hingga pemerintahan Gus Dur dijatuhkan.

Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli menjelaskan duduk persoalan OR dalam diskusi terbatas di PAD28, Jalan Tulodong Atas, Jakarta Selatan, Rabu siang (16/5). Hadir juga dalam kesempatan itu Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak (APPI) Sasmito Hadinagoro.

Dalam penjelasan tersebut baik Kwik Kian Gie maupun Rizal Ramli menceritakan sejumlah drama di balik keputusan politik-ekonomi pemerintah. Dalam setiap episode drama itu, ada saja menteri-menteri yang bermental inlander dan komprador yang bukannya membela kepentingan negara, melainkan menjadi kaki tangan dan memperjuangkan kepentingan lembaga donor IMF dan Bank Dunia.

Menurut Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, pembicaraan kembali mengenai OR yang diberikan kepada sejumlah bank yang kolaps dalam kurun waktu 1998-1999 itu penting. Karena OR sama dengan subsidi yang diberikan kepada kelompok super-kaya yakni para pemilik bank dan bankir.

Ini ironis, karena di saat bersamaan pemerintah kerap mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai subsidi bahan bakar minyak. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Peristiwa Anak Bunuh Diri di NTT Coreng Citra Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:38

SPPG Purwosari Bantah Kematian Siswi SMAN 2 Kudus Akibat MBG

Selasa, 03 Februari 2026 | 05:20

Perdagangan Lesu, IPC TPK Palembang Tetap Tunjukkan Kinerja Positif

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:59

Masalah Haji yang Tak Kunjung Usai

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:42

Kilang Balongan Perkuat Keandalan dan Layanan Energi di Jawa Barat

Selasa, 03 Februari 2026 | 04:21

Kemenhub: KPLP Garda Terdepan Ketertiban Perairan Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:59

BMM dan Masjid Istiqlal Luncurkan Program Wakaf Al-Qur’an Isyarat

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:40

Siswa SD Bunuh Diri Akibat Pemerintah Gagal Jamin Keadilan Sosial

Selasa, 03 Februari 2026 | 03:13

Menguak Selisih Kerugian Negara di Kasus Tata Kelola BBM

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:59

Rencana Latihan AL Iran, China dan Rusia Banjir Dukungan Warganet RI

Selasa, 03 Februari 2026 | 02:40

Selengkapnya