Sasmito Jelaskan "Kanker Stadium Tiga" yang Diidap Indonesia

Kebijakan berutang pemerintahan Soeharto di masa Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun dan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang terlah berlangsung selama delapan tahun terakhir memiliki perbedaan yang luar biasa.

Utang luar negeri dari tahun 1967 hingga 1998 memiliki manfaat untuk masyarakat dan rakyat banyak. Selain itu, jumlahnya juga terbilang sedikit, hanya kurang dari Rp 100 triliun untuk kekuasaan yang berlangsung selama tiga dekade.

Begitu dikatakan Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro, kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu pagi (13/5).

Sementara, sambung Sasmito, di era reformasi, khususnya di masa pemerintahan SBY, utang Indonesia sudah menyampai angka yang fantastis, yakni sekitar Rp 1.865 triliun. Masalahnya, dengan utang sebesar itu tidak ada satu pun proyek prasarana publik berskala raksasa seperti Waduk Gajah Mungkur atau Waduk Jatiluhur yang dibangun di era Soeharto. Atau bandara berkelas internasional seperti Bandara Soeharto Hatta di Cengkareng.

"Yang dibangun adalah fasilitas mewah untuk para pejabat," ujar Sasmito.

Dia juga menyoroti fenomena yang menurutnya aneh. Dalam 10 tahun terakhir, pendapatan negara dari pajak naik 10 kali lipat menjadi Rp 1.000 triliun. Tetapi di saat yang sama utang luar negeri pun naik 10 kali lipat. Di sisi lain, APBN dikatakan kedodoran karena subsidi BBM yang dibesar-besarkan.

"Padahal, untuk bankir-bankir kaya raya dalam 10 tahun disubsidi ratusan triliun dengan uang pajak yang dibayarkan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke," sambungnya.

"Ini benar-benar criminal policy yang sistemik," kata Sasmito lagi sambil mengajak masyarakat untuk memahami fenomena yang disamakannya dengan "kanker stadium tiga" ini. [guh]