Muhidin Mohamad Said: Simpang Siur Penyebab Kecelakaan Sukhoi...

RMOL. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) diminta memberikan informasi kepada masyarakat setiap perkembangan mengenai penyebab jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100 di kawasan Gunung Salak, Bogor, Rabu (9/5).

“Walaupun itu analisa se­mentara. Tapi perlu disampaikan informasi itu. Sekarang ini kan informasinya simpang siur, mem­bingungkan penyebab terjadinya kecelakaan pesawat tersebut,’’ kata Wakil Ketua Komisi V DPR,  Muhidin Mohamad Said, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (11/5).

Seperti diketahui pesawat Sukhoi menabrak tebing Gunung Salak, Bogor, Rabu (9/5). Pesa­wat itu take off sekitar pukul 14.00 WIB dari Bandar Udara Ha­lim Perdanakusuma dan hi­lang kontak sejak pukul 14.30 WIB.

Pesawat itu dilaporkan lost contact dan hilang dari pantau radar setelah meminta izin turun dari ketinggian 10 ribu kaki ke 6.000 kaki.  

Pesawat Rusia itu datang ke Jakarta untuk road show kepada maskapai penerbangan di Indo­nesia.  

Muhidin Mohamad Said se­lanjutnya mengatakan, pihaknya akan memanggil jajaran KNKT dan Menteri Perhubungan untuk menjelaskan permasalahan ini. Termasuk hak asuransi setiap korban.

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa yang mau ditanyakan?

Kepada Menteri Perhubungan EE Mangindaan kami ingin mengetahui apakah izin kelaya­kan terbang serta tes flightnya untuk membawa penumpang su­dah ada atau tidak. Kemudian prosedurnya apakah sudah benar.

Kalau KNKT?

Tentu ingin mendapatkan infor­­masi mengenai penyebab kecelakaan ini. Sebab, sekarang ini informasinya simpang siur. Ini membingungkan masyarakat.

Apa yang sudah diminta ke­pada KNKT?

Kami telah meminta KNKT menyelidiki komunikasi antara pilot Sukhoi Superjet 100, de­ngan petugas Air Traffic Control (ATC) Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Kemudian kita juga akan minta KNKT untuk pro aktif melaku­kan pengecekan, penelitian su­paya segera mungkin diketahui penyebab kecelakaan ini. KNKT ini harus terbuka kepada masya­rakat karena ini menyangkut ke­pentingan dan keselamatan ma­syarakat.

Yang terjadi sekarang ini in­formasinya simpang siur, apa yang perlu diperbuat?

Makanya kami meminta KNKT secara aktif melaporkan ke­pada masyarakat setiap per­kem­bangannya. Kalau ada  ke­ke­­liruan informasi, harus diklari­fikasi.

Kapan akan dipanggil?

Segera mungkin. Kami kan masih reses. Senin (14/5) kita mulai masuk, sidang paripurna dulu. Kemudian kita rapat pim­pinan dan mulai menyusun jad­wal dulu. Setelah itu me­manggil mereka.

Apa perusahaan Sukhoi juga dipanggil?

Kami tidak bisa ke situ.  Kami harus panggil dulu pemerintah sebagai mitra.

Kementerian Perhubungan se­bagai lembaga legalitas harus didahulukan. Sebab, mereka yang punya otoritas.

Setelah itu, kami akan me­mang­gil agen atau perwakilan yang mewakili perusahaan Su­khoi di Indonesia.

Kami tidak bisa ke situ.  Kami harus panggil dulu pemerintah sebagai mitra.

Kementerian Perhubungan se­bagai lembaga legalitas harus didahulukan. Sebab, mereka yang punya otoritas.

Setelah itu, kami akan me­mang­gil agen atau perwakilan yang mewakili perusahaan Su­khoi di Indonesia.

Apa saja yang dilakukan Ko­misi V DPR agar hak-hak ke­luarga korban tidak terabai­kan?

Kita kan belum tahu persis pe­nyebab kecelakan pesawat itu. Makanya percakapan antara pilot dan menara pengawas harus segera mungkin diungkap, untuk mengetahui siapa yang melaku­kan kekeliruan. Artinya percaka­pan terakhir antara pilot dengan menara pengawas itu perlu dike­tahui. Di situlah peran KNKT ha­rus membuka secara umum,  supaya masyarakat tahu.

Apalagi pesawat Sukhoi  akan melakukan penerbangan yang mengangkut masyarakat untuk kepentingan komersil.

Bagaimana dengan ganti rugi kepada keluarga korban?

Kami lihat dulu duduk per­soa­lannya. Saya kira ganti rugi se­perti asuransi itu ada semua di setiap pesawat yang melakukan penerbangan. Harus ada asuran­sinya, kami akan pertanyakan.

Kepentingan keluarga korban pasti akan diperhatikan semua, karena ini kepentingan umum.

Bagaimana pendapat Anda mengenai Sukhoi super jet ini?

Sukhoi super jet ini masih pen­datang baru. Di industri pener­bangan komersil Indonesia masih baru, istilahanya masih promosi. Mungkin di negara lain sudah ada. Tetapi di Indonesia masih pen­datang baru. Beda dengan Boeing yang sudah begitu banyak populasinya di Indonesia.

Apa saran Anda agar ke­ja­di­an seperti ini tidak terulang?

Ke depan pemerintah harus melakukan suatu ketentuan ke­pada perusahaan yang ingin mem­beli pesawat, sistem, legal­nya, pemeliharaannya. [Harian Rakyat Merdeka]