Berita

logo kpk

Tom Pertanyakan Keterlibatan KPK di Kasus Baju Hansip

SENIN, 07 MEI 2012 | 15:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pengakuan KPK bahwa dugaan korupsi dalam lelang Pemasokan Barang Kelengkapan Perorangan Linmas/Hansip Pengamanan Pemilu 2009 belum ditangani sama sekali, adalah salah satu  bukti bahwa KPK tidak serius menuntaskan penyakit korupsi pejabat negara.

"Itu sekaligus membuktikan bahwa KPK terindikasi terlibat dalam kasus korupsi pengadaan baju Hansip. Sampai saat ini tidak ada niat KPK menangani kasus tersebut kalau tidak didorong media maupun masyarakat," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantau Dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (7/5).

Mantan Bendum DPP Demokrat yang terseret kasus wisma atlet, Muhammad Nazaruddin, pernah menyebut nama Wakil Ketua KPK saat itu, Chandra Hamzah, sebagai terduga penerima suap agar kasus Pengadaan Baju Linmas (Hansip) untuk pengamanan Pemilu 2009 tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.


Keengganan KPK menggarap kasus itu juga membuktikan, laporan-laporan masyarakat yang terindikasi korupsi cenderung diabaikan KPK kecuali laporan tersebut diberitakan media, atau KPK memiliki kepentingan, juga ada tekanan dari pihak lain.

Alangkah naifnya KPK bila tidak menuntaskan kasus korupsi pengadaan baju linmas/hansip sebab Chandra Hamzah sempat mengatakan KPK tidak mengusut perkara tersebut karena belum ada yang melaporkan. Pada 4 Oktober 2011, Koalisi LSM Pemantau Aset bersama KP3-I akhirnya melaporkan kasus tersebut ke KPK dengan bukti laporan No. 010/KOALISI-LSM-LP/X/2011.

"Nah, setelah kita laporkan kenapa tidak ditangani," ucapnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya