Berita

ilustrasi

Ini Saran Supaya Indonesia Tidak Jadi Negara Kacau

SENIN, 07 MEI 2012 | 12:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kasus penembakan, perampokan, arogansi warga sipil akibat peredaran senjata api (senpi) yang kurang terkontrol, menjadi titik perhatian penanganan keamanan di tengah perkara yang menjamur. Bahkan, aparat sendiri, yang memang dibekali senjata oleh negara, kerap menyalahgunakannya untuk perbuatan yang melanggar hukum dan disiplin korps.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menyarankan beberapa hal yang mesti diperhatikan pemerintah dan aparat keamanan terkait isu peredaran senpi ini.

"Merebaknya penggunaan senjata api, legal maupun ilegal dari mulai gaya-gayaan sok jagoan, mengancam bahkan sampai dengan membunuh, benar-benar menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat. Pemerintah harus segera melakukan upaya penertiban dengan serius," kata TB Hasanuddin lewat pesan singkat.


Untuk itu dia menyarankan, pertama kali yang mesti dilakukan adalah segera tertibkan senpi-senpi yang digunakan aparat, cek ulang prosedur tetap di masing-masing kesatuan dan adakan pengawasan yang ketat agar tak terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Bagi yang melanggar, berikan sanksi yang berat," katanya.

Kedua, sebaiknya tarik semua senpi jenis apapun dari para pemegang berizin karena senjata-senjata itu rawan jatuh kepada orang yang tak bertanggungjawab untuk dipakai melakukan tindak kejahatan.

"Untuk atlet menembak, perketat pengawasannya dan simpan selalu senjata di gudang yang ditentukan," imbuh dia.

Selanjutnya, aparat mesti lakukan terus operasi razia untuk menjaring dan mengambil semua senjata legal yang berkeliaran selama ini.

Dia tegaskan, pemerintah jangan menganggap enteng dengan merebaknya penggunaan senjata api untuk tindakan kriminal. Kecenderungan terjadinya kejahatan kelompok bersenjata sudah mulai terjadi beberapa kota di Indonesia.

"Kalau pemerintah  tidak serius, tidak mustahil pada suatu saat kita akan menjadi negara  kacau seperti di Sudan, Senegal dan lainnya," tegas dia. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya