Berita

ilustrasi

Ini Saran Supaya Indonesia Tidak Jadi Negara Kacau

SENIN, 07 MEI 2012 | 12:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kasus penembakan, perampokan, arogansi warga sipil akibat peredaran senjata api (senpi) yang kurang terkontrol, menjadi titik perhatian penanganan keamanan di tengah perkara yang menjamur. Bahkan, aparat sendiri, yang memang dibekali senjata oleh negara, kerap menyalahgunakannya untuk perbuatan yang melanggar hukum dan disiplin korps.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin menyarankan beberapa hal yang mesti diperhatikan pemerintah dan aparat keamanan terkait isu peredaran senpi ini.

"Merebaknya penggunaan senjata api, legal maupun ilegal dari mulai gaya-gayaan sok jagoan, mengancam bahkan sampai dengan membunuh, benar-benar menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat. Pemerintah harus segera melakukan upaya penertiban dengan serius," kata TB Hasanuddin lewat pesan singkat.


Untuk itu dia menyarankan, pertama kali yang mesti dilakukan adalah segera tertibkan senpi-senpi yang digunakan aparat, cek ulang prosedur tetap di masing-masing kesatuan dan adakan pengawasan yang ketat agar tak terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Bagi yang melanggar, berikan sanksi yang berat," katanya.

Kedua, sebaiknya tarik semua senpi jenis apapun dari para pemegang berizin karena senjata-senjata itu rawan jatuh kepada orang yang tak bertanggungjawab untuk dipakai melakukan tindak kejahatan.

"Untuk atlet menembak, perketat pengawasannya dan simpan selalu senjata di gudang yang ditentukan," imbuh dia.

Selanjutnya, aparat mesti lakukan terus operasi razia untuk menjaring dan mengambil semua senjata legal yang berkeliaran selama ini.

Dia tegaskan, pemerintah jangan menganggap enteng dengan merebaknya penggunaan senjata api untuk tindakan kriminal. Kecenderungan terjadinya kejahatan kelompok bersenjata sudah mulai terjadi beberapa kota di Indonesia.

"Kalau pemerintah  tidak serius, tidak mustahil pada suatu saat kita akan menjadi negara  kacau seperti di Sudan, Senegal dan lainnya," tegas dia. [ald]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya