Berita

Andi Arief Minta KPK Usut Sinyalemen Mafia Dana Bencana

RABU, 02 MEI 2012 | 22:27 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Sebuah spanduk yang menyudutkan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief dipasang di sebuah tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, hari Senin lalu (30/4).

Spanduk yang memuat wajah Andi Arief dalam ukuran besar itu menyebutkan bahwa Andi Arief adalah mafia dana bantuan gempa Sumatera Barat. Spanduk itu dipasang tidak jauh dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut salah seorang Asisten SKP BSB, Wisnu Agung Prasetya, justru Andi Arief tidak marah dan tidak akan mempersoalkan apalagi menggugat pihak yang memasang spanduk itu. Di dalam spanduk tertulis kata "Kamerad" yang diduga merupakan pihak yang memasang spanduk.

"Pak Andi justru mengapresiasi para pemrotes, karena aspirasi masyarakat ini seharusnya menjadi masukan buat KPK," ujar Wisnu, Rabu malam (2/5).

"Beliau (Andi Arief) bisa diundang. Sehingga bila dalam proses tersebut beliau  tidak terlibat mestinya harus dicari tau siapa yang harus bertanggung jawab. Intinya beliau pinta KPK menindak lanjuti sinyalemen pemrotes," kata Wisnu. 

Andi Arief, sebut Wisnu lagi, ingin agar semua hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yang berdasar laporan masyarakat, ditelusuri. Siapapun yang diisukan terlibat harus menjelaskan kepada para penegak hukum, dan tidak perlu menggunakan pasal pencemaran nama baik karena dapat membelokan substansi hukum.

"Pimpinan kami (Andi Arief) meminta agar kita mulai mentradisikan budaya pro aktif dan bicara pada pihak yang tepat, dan tidak  serta merta meng-counter dengan pasal yang justru membelokan kejelasan dari aspirasi yang ada," sambung Wisnu.

"Ini pemahaman beliau tentang praduga tak bersalah. Jadi, murni hukum, bukan pencitraan," terang Wisnu.

Andi Arief juga disebutkan ingin memastikan bahwa aturan main berlaku. Bila hukum akhirnya membuktikan bahwa dugaan yang dimaksud tidak benar, maka pihak yang menuding harus secara gentleman mengklarifikasi hal tersebut. Sedangkan tugas KPK adalah mencari tahu tokoh yang seharusnya beranggung jawab.

"Dengan demikian kita tidak hanya memiliki sistem demokrasi yang baik, namun juga budaya yang baik," demikian Wisnu mewakili Andi Arief. [guh]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya