Berita

Andi Arief Minta KPK Usut Sinyalemen Mafia Dana Bencana

RABU, 02 MEI 2012 | 22:27 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Sebuah spanduk yang menyudutkan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief dipasang di sebuah tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, hari Senin lalu (30/4).

Spanduk yang memuat wajah Andi Arief dalam ukuran besar itu menyebutkan bahwa Andi Arief adalah mafia dana bantuan gempa Sumatera Barat. Spanduk itu dipasang tidak jauh dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut salah seorang Asisten SKP BSB, Wisnu Agung Prasetya, justru Andi Arief tidak marah dan tidak akan mempersoalkan apalagi menggugat pihak yang memasang spanduk itu. Di dalam spanduk tertulis kata "Kamerad" yang diduga merupakan pihak yang memasang spanduk.

"Pak Andi justru mengapresiasi para pemrotes, karena aspirasi masyarakat ini seharusnya menjadi masukan buat KPK," ujar Wisnu, Rabu malam (2/5).

"Beliau (Andi Arief) bisa diundang. Sehingga bila dalam proses tersebut beliau  tidak terlibat mestinya harus dicari tau siapa yang harus bertanggung jawab. Intinya beliau pinta KPK menindak lanjuti sinyalemen pemrotes," kata Wisnu. 

Andi Arief, sebut Wisnu lagi, ingin agar semua hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yang berdasar laporan masyarakat, ditelusuri. Siapapun yang diisukan terlibat harus menjelaskan kepada para penegak hukum, dan tidak perlu menggunakan pasal pencemaran nama baik karena dapat membelokan substansi hukum.

"Pimpinan kami (Andi Arief) meminta agar kita mulai mentradisikan budaya pro aktif dan bicara pada pihak yang tepat, dan tidak  serta merta meng-counter dengan pasal yang justru membelokan kejelasan dari aspirasi yang ada," sambung Wisnu.

"Ini pemahaman beliau tentang praduga tak bersalah. Jadi, murni hukum, bukan pencitraan," terang Wisnu.

Andi Arief juga disebutkan ingin memastikan bahwa aturan main berlaku. Bila hukum akhirnya membuktikan bahwa dugaan yang dimaksud tidak benar, maka pihak yang menuding harus secara gentleman mengklarifikasi hal tersebut. Sedangkan tugas KPK adalah mencari tahu tokoh yang seharusnya beranggung jawab.

"Dengan demikian kita tidak hanya memiliki sistem demokrasi yang baik, namun juga budaya yang baik," demikian Wisnu mewakili Andi Arief. [guh]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Penumpang Melonjak di Libur Sekolah, Whoosh Hadirkan Promo Wisata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 19:57

Razman Dieksekusi

Sabtu, 27 Juni 2026 | 19:29

Purbaya Bantah Restitusi Pajak Ditahan, Tuding Ada Permainan Oknum DJP

Sabtu, 27 Juni 2026 | 18:51

Dari Kandang ke Kanopi Hutan: Tiga Orangutan Hasil Rehabilitasi Kembali ke Alam Liar

Sabtu, 27 Juni 2026 | 18:45

Perjalanan Tengkar KH Miftachul Akhyar

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:52

Punya Integritas, Zulhas Lantik Uya Kuya Pimpin PAN Jakarta

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:34

Terus Meningkat, Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja Wapres Gibran

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17:22

Dikuasai Gaya Hidup, Pasar Indonesia Diincar Asing

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:41

Polisi Tangkap Perantara Jual Beli Sabu 1 Kg di Pasar Baru

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:29

JK Resmikan Pembangunan Masjid Hajjah Yuliana Bekas Kantor Polisi di Melbourne

Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:00

Selengkapnya