Berita

Andi Arief Minta KPK Usut Sinyalemen Mafia Dana Bencana

RABU, 02 MEI 2012 | 22:27 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Sebuah spanduk yang menyudutkan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) Andi Arief dipasang di sebuah tiang monorail di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, hari Senin lalu (30/4).

Spanduk yang memuat wajah Andi Arief dalam ukuran besar itu menyebutkan bahwa Andi Arief adalah mafia dana bantuan gempa Sumatera Barat. Spanduk itu dipasang tidak jauh dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut salah seorang Asisten SKP BSB, Wisnu Agung Prasetya, justru Andi Arief tidak marah dan tidak akan mempersoalkan apalagi menggugat pihak yang memasang spanduk itu. Di dalam spanduk tertulis kata "Kamerad" yang diduga merupakan pihak yang memasang spanduk.

"Pak Andi justru mengapresiasi para pemrotes, karena aspirasi masyarakat ini seharusnya menjadi masukan buat KPK," ujar Wisnu, Rabu malam (2/5).

"Beliau (Andi Arief) bisa diundang. Sehingga bila dalam proses tersebut beliau  tidak terlibat mestinya harus dicari tau siapa yang harus bertanggung jawab. Intinya beliau pinta KPK menindak lanjuti sinyalemen pemrotes," kata Wisnu. 

Andi Arief, sebut Wisnu lagi, ingin agar semua hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, yang berdasar laporan masyarakat, ditelusuri. Siapapun yang diisukan terlibat harus menjelaskan kepada para penegak hukum, dan tidak perlu menggunakan pasal pencemaran nama baik karena dapat membelokan substansi hukum.

"Pimpinan kami (Andi Arief) meminta agar kita mulai mentradisikan budaya pro aktif dan bicara pada pihak yang tepat, dan tidak  serta merta meng-counter dengan pasal yang justru membelokan kejelasan dari aspirasi yang ada," sambung Wisnu.

"Ini pemahaman beliau tentang praduga tak bersalah. Jadi, murni hukum, bukan pencitraan," terang Wisnu.

Andi Arief juga disebutkan ingin memastikan bahwa aturan main berlaku. Bila hukum akhirnya membuktikan bahwa dugaan yang dimaksud tidak benar, maka pihak yang menuding harus secara gentleman mengklarifikasi hal tersebut. Sedangkan tugas KPK adalah mencari tahu tokoh yang seharusnya beranggung jawab.

"Dengan demikian kita tidak hanya memiliki sistem demokrasi yang baik, namun juga budaya yang baik," demikian Wisnu mewakili Andi Arief. [guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya