Berita

Rieke Diah Pitaloka

Wawancara

WAWANCARA

Rieke Diah Pitaloka: Saya Ikut Demo Buruh Bukan Cari Simpati...

RABU, 02 MEI 2012 | 08:47 WIB

RMOL. Rieke Diah Pitaloka tergolong unik. Sering melakukan demo bersama buruh. Padahal, sebagai wakil rakyat sebenarnya bisa  berjuang lewat DPR.

Kemarin saat demo hari buruh sedunia, politisi PDI Perjuangan itu melakukan orasi.

“Sebagai anggota Komisi IX DPR yang membidangi masalah ketenagakerjaan, saya tidak per­nah lelah untuk turun langsung ke lapangan bersama para buruh,’’ kata Rieke Diah Pitaloka kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Aksi buruh dilakukan di bebe­rapa tempat strategis di Jakarta, seperti Bundaran HI, depan Istana Merdeka, Gelora Bung Karno, dan lainnya.

Rieke mengaku selalu turun langsung ke lapangan bersama para buruh. Bahkan sebelum menjadi anggota DPR. “Sebetul­nya DPR juga buruhnya rakyat. Sebab, digaji rakyat. Makanya majikan kami adalah rakyat,” ujarnya.

Berikut kutipan selengkapnya:


Anda baru melahirkan, kok semangat demo?

Itu nggak masalah. Ini bukan menjadi kendala.

Alhamdulillah, ini persoalan tenaga kerja, tidak hanya soal upah tetapi kasus-kasus pun saya kira harus sampai ke lapangan.


Kenapa Anda sebagai anggota DPR sampai turun ke lapangan, apa tidak bisa disuarakan lewat parlemen?

Sebetulnya DPR itu bukan Lem­baga Bantuan Hukum. Tapi mengingat kondisi pemerintah kita seperti ini, makanya kami harus melakukan advokasi kasus juga. Saya kira itu tidak masalah. Kalau bukan wakil rakyat, siapa lagi yang mau mengurusi soal buruh ini.


Apakah ada arahan pimpi­nan PDIP untuk ikut melaku­kan demo?

Kalau untuk turun di hari bu­ruh, beberapa orang kader PDIP ikut turun. Saya kira yang penting harus dijadikan kebijakan partai. Kemudian diturunkan ke garis fraksi di DPR untuk membuat kebijakan politik yang berpihak untuk rakyat.

Hasil Rakornas PDIP, kami menjadi partai advokasi kasus ke­tenagakerjaan dan advokasi kebijakan ketenagakerjaan. Maka­nya besok (hari ini) renca­na­nya DPP Bidang Perburuhan launching hadirnya posko advo­kasi buruh dan pekerja Indonesia.

   

Apa ada kepentingan politik dalam gerakan buruh ini?

Bagi kami gerakan buruh harus jadi gerakan politik. PDIP me­mang ada kepentingan politik. Tapi kami tidak menginginkan buruh ini hanya sekadar menjadi target dari pemilu. Politik itu bu­kan hanya pada saat pemilu saja. Kami selalu berpihak de­ngan buruh. Ini bukan sarana men­cari simpati. Kami benar-benar ingin buruh itu sejahtera.

       

Apa serius memperjuangkan nasib buruh?

Partai kami telah meminta ke Fraksi PDIP DPR untuk mem­perjuangkan kebijakan-kebija­kan yang pro terhadap tenaga kerja.

Makanya kami menilai sangat penting untuk bersinergi dengan buruh agar pada saat pembahasan itu buruh juga hadir untuk mem­berikan masukan sekaligus desa­kan politik. DPR secara institusi harus berpihak kepada buruh Indonesia.


Bagaimana dengan pekerja ru­mah tangga?

Untuk pekerja rumah tangga (PRT) kami terus memper­juang­kan lahirnya Undang-Undang Perlindungan PRT dan mendesak diratifikasinya konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja domestik.

Sedangkan untuk TKI, kami terus memperjuangkan untuk merevisi Undang-Undang No­mor 39 tahun 2004 tentang Pe­nempatan dan Perlidungan TKI di Luar Negeri menjadi Undang-Undang pekerja migran.


Hingga kini masih sering ter­jadi perselisihan antara pekerja dengan pemberi pekerja, ko­men­tar Anda?

Buruh harus menjadikan diri­nya sebagai motor kesadaran poli­tik bagi rakyat. Bukan lagi sekadar disibukkan perselisihan antara pekerja dan pemberi pekerja.

Dalam beberapa aksi terjadi gu­gatan terhadap kebijakan politik yang sebetulnya menjadi sumber biang keladi ketidakadi­lan terhadap buruh dan pekerja Indonesia. [Harian Rakyat Merdeka]


Hingga kini masih sering ter­jadi perselisihan antara pekerja dengan pemberi pekerja, ko­men­tar Anda?

Buruh harus menjadikan diri­nya sebagai motor kesadaran poli­tik bagi rakyat. Bukan lagi sekadar disibukkan perselisihan antara pekerja dan pemberi pekerja.

Dalam beberapa aksi terjadi gu­gatan terhadap kebijakan politik yang sebetulnya menjadi sumber biang keladi ketidakadi­lan terhadap buruh dan pekerja Indonesia. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

TNI AL dan Kemhan Belanda Bahas Infrastruktur Bawah Laut Kritis

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:00

Beda Imlek dan Cap Go Meh, Ini Makna dan Rangkaian Tradisinya

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:52

Kabar Baik! Bansos PKH dan Bencana Bakal Cair Jelang Lebaran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:36

KPK Sita 50 Ribu Dolar AS dari Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:27

Mengupas Multi Makna Kata 'Lagi'

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:18

Keberadaan Manusia Gerobak Bakal Ditertibkan Jelang Ramadan

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:07

Prabowo Diyakini Bisa Dua Periode Tanpa Gibran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:02

KPK Endus Pencucian Uang Korupsi Sudewo Lewat Koperasi

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Selengkapnya