Berita

ilustrasi/ist

Inilah Cara Memperlakukan Anggota DPR yang Hanya Clingak-clinguk di Luar Negeri Versi Indro

SABTU, 28 APRIL 2012 | 09:06 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kluyar-kluyur dalam keadaan negara hancur, sangat tidak etis dan pasti ngawur. Studi banding adalah kedok ilmiah yang digunakan anggota DPR RI ketika berjalan-jalan di luar negeri. Dibandingkan sesi formal, kunjungan lebih banyak disita berbagai kegiatan informal mulai dari belanja sampai berfoto ria di tempat-tempat yang impresif.

"Inilah reses anggota DPR yang anarkhis. Celakanya target untuk menyelesaikan berbagai undang-undang banyak yang mundur atau tertunda."

Begitu kritik aktivis Sukmadji Indro Tjahyono terhadap kunjungan anggota DPR RI ke luar negeri di masa reses. Beberapa hari lalu, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman menolak kehadiran rombongan Komisi I yang dipimpin Hayono Isman karena dinilai tidak tepat.

"Kecaman terhadap kegiatan DPR yang dinamakan studi banding ini sudah dilakukan bertubi-tubi. , Tapi boro-boro kapok malah digenjot habis," ujarnya.

Menurut dia, sudah sepatutnya wakil-wakil rakyat yang berkhianat terhadap aspirasi rakyat itu diberi "pelajaran" yang lebih keras lagi.

"Menolak kenaikan harga BBM saja ogah-ogahan, masih bisa nglencer pakai uang rakyat. PPI di seantero dunia sudah harus mencegat kunjungan mubazir dari anggota DPR. Bahklan sejak landing di airport. KBRI harus diblokir biar mereka tidak dimanjakan oleh anggaran Kementerian Luar Negeri," kata Indro lagi.

Masih menurut Indro, bukan hanya kunjungan anggota DPR yang tidak jelas yang harus diperlakukan seperti itu.

"Orang-orang pemerintah yang ke luar negeri cuma mau clingak-clinguk habiskan jatah SPJ juga harus diberi pelajaran. Kebangetan amat dah," demikian Indro. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya