Berita

ilustrasi/ist

Inilah Cara Memperlakukan Anggota DPR yang Hanya Clingak-clinguk di Luar Negeri Versi Indro

SABTU, 28 APRIL 2012 | 09:06 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kluyar-kluyur dalam keadaan negara hancur, sangat tidak etis dan pasti ngawur. Studi banding adalah kedok ilmiah yang digunakan anggota DPR RI ketika berjalan-jalan di luar negeri. Dibandingkan sesi formal, kunjungan lebih banyak disita berbagai kegiatan informal mulai dari belanja sampai berfoto ria di tempat-tempat yang impresif.

"Inilah reses anggota DPR yang anarkhis. Celakanya target untuk menyelesaikan berbagai undang-undang banyak yang mundur atau tertunda."

Begitu kritik aktivis Sukmadji Indro Tjahyono terhadap kunjungan anggota DPR RI ke luar negeri di masa reses. Beberapa hari lalu, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman menolak kehadiran rombongan Komisi I yang dipimpin Hayono Isman karena dinilai tidak tepat.

"Kecaman terhadap kegiatan DPR yang dinamakan studi banding ini sudah dilakukan bertubi-tubi. , Tapi boro-boro kapok malah digenjot habis," ujarnya.

Menurut dia, sudah sepatutnya wakil-wakil rakyat yang berkhianat terhadap aspirasi rakyat itu diberi "pelajaran" yang lebih keras lagi.

"Menolak kenaikan harga BBM saja ogah-ogahan, masih bisa nglencer pakai uang rakyat. PPI di seantero dunia sudah harus mencegat kunjungan mubazir dari anggota DPR. Bahklan sejak landing di airport. KBRI harus diblokir biar mereka tidak dimanjakan oleh anggaran Kementerian Luar Negeri," kata Indro lagi.

Masih menurut Indro, bukan hanya kunjungan anggota DPR yang tidak jelas yang harus diperlakukan seperti itu.

"Orang-orang pemerintah yang ke luar negeri cuma mau clingak-clinguk habiskan jatah SPJ juga harus diberi pelajaran. Kebangetan amat dah," demikian Indro. [guh]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya