Berita

ilustrasi/ist

Inilah Cara Memperlakukan Anggota DPR yang Hanya Clingak-clinguk di Luar Negeri Versi Indro

SABTU, 28 APRIL 2012 | 09:06 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kluyar-kluyur dalam keadaan negara hancur, sangat tidak etis dan pasti ngawur. Studi banding adalah kedok ilmiah yang digunakan anggota DPR RI ketika berjalan-jalan di luar negeri. Dibandingkan sesi formal, kunjungan lebih banyak disita berbagai kegiatan informal mulai dari belanja sampai berfoto ria di tempat-tempat yang impresif.

"Inilah reses anggota DPR yang anarkhis. Celakanya target untuk menyelesaikan berbagai undang-undang banyak yang mundur atau tertunda."

Begitu kritik aktivis Sukmadji Indro Tjahyono terhadap kunjungan anggota DPR RI ke luar negeri di masa reses. Beberapa hari lalu, Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Jerman menolak kehadiran rombongan Komisi I yang dipimpin Hayono Isman karena dinilai tidak tepat.

"Kecaman terhadap kegiatan DPR yang dinamakan studi banding ini sudah dilakukan bertubi-tubi. , Tapi boro-boro kapok malah digenjot habis," ujarnya.

Menurut dia, sudah sepatutnya wakil-wakil rakyat yang berkhianat terhadap aspirasi rakyat itu diberi "pelajaran" yang lebih keras lagi.

"Menolak kenaikan harga BBM saja ogah-ogahan, masih bisa nglencer pakai uang rakyat. PPI di seantero dunia sudah harus mencegat kunjungan mubazir dari anggota DPR. Bahklan sejak landing di airport. KBRI harus diblokir biar mereka tidak dimanjakan oleh anggaran Kementerian Luar Negeri," kata Indro lagi.

Masih menurut Indro, bukan hanya kunjungan anggota DPR yang tidak jelas yang harus diperlakukan seperti itu.

"Orang-orang pemerintah yang ke luar negeri cuma mau clingak-clinguk habiskan jatah SPJ juga harus diberi pelajaran. Kebangetan amat dah," demikian Indro. [guh]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya