Berita

ban kimono/ist

Dunia

Ban Ki-moon: PBB Akan Tunjuk Penasihat Khusus untuk Pemuda

SELASA, 24 APRIL 2012 | 10:00 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, akan menunjuk seorang Penasehat Khusus untuk Kalangan Pemuda atau Special Advisory for Youth, mengingat pemberdayaan kaum muda akan menjadi platform utama agenda Sekjen PBB di tahun-tahun mendatang.

Hal ini disampaikan Sekjen PBB dalam acara pembukaan Sidang Komisi Kependudukan dan Pembangunan PBB (Commission on Population and Development/CPD) sesi 45 yang dipimpin oleh Duta Besar Hasan Kleib, Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, yang menjabat sebagai Ketua CPD sesi 45, di Markas Besar PBB, New York, Senin kemarin (23/04).

Sekretaris Pertama Perwakilan Tetap RI di PBB, Elleonora Tambunan, melaporkan, Sidang yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 27 April 2012 ini mengambil tema “Adolescents and Youth”, dan dihadiri oleh perwakilan dari 193 negara anggota PBB, badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya, serta sekitar 500 Lembaga Swadaya Masyarakat dari seluruh dunia.

Sekjen PBB pada kesempatan tersebut menilai bahwa sesi CPD kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Adanya antusiasme serta energi yang besar dari berbagai pemangku kepentingan khususnya kaum pemuda untuk terlibat pada sidang kali ini telah dirasakan oleh Sekjen PBB. Sekjen PBB menegaskan bahwa kaum pemuda merupakan kekuatan demografi dan penggerak berbagai perubahan yang terjadi di beberapa belahan dunia.

Sementara itu Presiden Majelis Umum PBB, yang diwakili oleh Duta Besar Marjon Kamara dari Liberia, menyatakan bahwa meskipun kalangan pemuda telah memperoleh pendidikan yang lebih baik dan resiko kematian yang lebih rendah dibandingkan tiga dekade yang lalu, tantangan dan persoalan yang melingkupi remaja dan pemuda dewasa ini masih membutuhkan tindakan global secara bersama.

“Tema sidang CPD sesi 45 ini aktual dan penting bagi negara-negara berkembang, khususnya mengenai jaminan Pemerintah dalam memenuhi pendidikan, kesehatan dan kesempatan atas pekerjaan yang layak bagi kaum pemuda, serta bagaimana PBB dan kerjasama internasional dapat berkontribusi terhadap upaya tersebut,” ujar Dubes Hasan Kleib.

“Diharapkan melalui sidang ini, akan dapat dilakukan evaluasi kemajuan implementasi program aksi yang telah disepakati dalam International Conference on Population and Development (ICPD) mengenai kaum remaja dan pemuda, terlebih karena dalam implementasinya negara-negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan,” lanjut Dubes Kleib.

Komisi Pembangunan  dan Kependudukan PBB yang beranggotakan 47 negara anggota PBB, merupakan salah satu Komisi Fungsional Dewan Ekonomi dan Sosial/Economic and Social Council yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Program Aksi dari International Conference on Population and Development (ICPD) Tahun 1994. Sejumlah agenda sidang kali ini meliputi antara lain: (i) tindak lanjut rekomendasi Konferensi  ICPD; (ii) pengalaman nasional di bidang kependudukan menyangkut kaum remaja dan pemuda; serta (iii) kontribusi isu kependudukan dan pembangunan atas “Annual Ministerial Review (AMR) Sidang ECOSOC Tahun 2012. Sidang juga diharapkan akan menghasilkan beberapa dokumen, antara lain resolusi tentang “Adolescents and Youth” dan keputusan tentang rencana penyelenggaraan sesi khusus pada Sidang Majelis Umum PBB untuk mengkaji ulang Program Aksi ICPD pasca tahun 2014. [guh]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya