Berita

tentara korut berbaris/ist

LAPORAN DARI PYONGYANG

Bukan Korea Utara Tapi Amerika yang Mengancam Dunia

KAMIS, 12 APRIL 2012 | 11:05 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Stabilitas di Semenanjung Korea hanya bisa tercapai bila negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, menarik pasukan Amerika Serikat yang sudah lebih dari 40 tahun ditempatkan di kawasan itu. Hanya dengan stabilitas di Semenanjung Korea, pembicaraan mengenai perdamaian dan penyatuan Korea mungkin untuk dilakukan.
 
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Pelopor, Ristiyanto, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 12/4).
 
Ristiyanto yang juga Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea sedang berada di Pyongyang, Korea Utara, untuk menghadiri Festival Internasional Seabad Kim Il-sung. Salah satu kegiatan yang diikutinya adalah Kongres Internasional untuk Mendukung Reunifikasi Korea yang dilakukan di Ball Room Hotel Hanggakdo Internasional di Pyongyang, Rabu petang waktu setempat (11/4).
 

 
"Rencana Korea Utara meluncurkan satelit komunikasi ke ruang angkasa diplintir Amerika dan negara-negara Barat lain sebagai ancaman terhadap dunia. Padahal di saat bersamaan, Amerika Serikat tengah mengadakan apa yang mereka sebut sebagai latihan militer besar-besaran di Semenanjung Korea. Justru Amerika yang sedang mengancam dunia dan memprovokasi Korea Utara," ujar Ristiyanto.
 
Menurut Ristiyanto, semua  peserta kongres sepakat bahwa persoalan di Semenanjung Korea saat ini adalah buah karya kolonialisme dan pertarungan kekuatan negara-negara super power yang berlangsung sejak awal abad ke-20 yang lalu. Kini Amerika Serikat berada di atas angin dan dengan demikian merasa memiliki hak untuk menempatkan pasukan sebanyak mungkin di banyak kawasan lain termasuk di Semenanjung Korea dan Asia Timur.
 
"Penempatan pasukan Amerika ini ada hubungannya dengan keinginan mereka mempertahankan status sebagai polisi dunia. Padahal jaman sudah berubah," ujarnya lagi.
 
Dalam kongres itu, salah seorang pembicara dari Jepang mengakui bahwa penjajahan yang dilakukan Jepang di Korea di awal abad ke-20 ikut berperan dalam konflik di Semenanjung Korea saat ini.
 
"Bila Jepang tidak pernah menjajah Korea, maka Korea tidak akan terpisah," ujarnya lagi.
 
Pada tahun 1905 Jepang berhasil mengalahkan Rusia dalam peperangan yang merebak di sekitar perbatasan kedua negara termasuk di wilayah kekaisaran Korea saat itu. Pada perjalanannya, Rusia dan Jepang membagi dua Semenanjung Korea. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, wilayah Korea yang dikuasai Jepang "diambil alih" Amerika Serikat. Sementara wilayah utara kembali dikuasai Rusia.
 
Eric Sirotkin, seorang pengacara dan mediator dari Amerika Serikat yang juga berbicara dalam kongres, mengakui bahwa stabilitas di Semenanjung Korea adalah prasyarat untuk memulai kembali pembicaraan penyatuan Korea. Seperti Ristiyanto, dia juga mengatakan bahwa hal itu hanya dapat terjadi bila pasukan Amerika Serikat ditarik dari Semenanjung Korea.
 
Dalam perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani dengan Korea Utara di penghujung Perang Korea di tahun 1953 lalu, katanya, pemerintah Amerika Serikat berjanji akan meninggalkan Semenanjung Korea. China meninggalkan Korea pada tahun 1958 diikuti Rusia beberapa tahun kemudian.
 
"Tetapi Amerika Serikat tidak pernah meninggalkan (Korea), dan genderang perang terus berlangsung di kawasan itu," sambung anggota Oregon Mediation Association itu.
 
Sebuah pulau di selatan Semenanjung Korea, sebutnya lagi, dinamai Pulau Perdamaian. Tetapi faktanya, pulau itu menjadi salah satu pangkalan angkatan laut. Sementara daerah perbatasan yang dikenal dengan nama Demilitarized Zone kini menjadi ladang ranjau darat. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya