Berita

ilustrasi koalisi

Golkar: Koalisi dengan SBY Bukan Koalisi Hukum Tapi Politik

SABTU, 07 APRIL 2012 | 16:11 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Golkar tidak mau diadu dengan PKS di tengah situasi memanas di tubuh Setgab parpol pendukung pemerintah.

Demikian ditegaskan Wasekjen DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain. Menurut dia, Golkar tidak memiliki kepentingan untuk menendang PKS keluar dari Setgab, apalagi dituduh mengincar kursi menteri yang kini diduduki tiga kader PKS.  

"Golkar dan PKS tidak berhadap-hadapan. Artinya, kita punya komitmen koalisi," ujarnya di dalam acara Polemik Sindo Radio "Koalisi Rasa Oposisi" di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/4).


Tapi catatan pentingnya adalah, Golkar tidak pernah menanggap komitmen berkoalisi dan setia mendukung kebijakan Presiden SBY sebagai harga mati.

"Tapi kami tak anggap itu harga mati. Golkar sering berbeda, tapi perbedaan itu diberikan karena keyakinan bahwa kita punya kawan dan lawan berpikir. Punya edukasi yang berbasis kepentingan rakyat," terangnya.

Dia tambahkan lagi bahwa koalisi dengan Partai Demokrat, PPP, PKB, PKS dan PAN mendukung SBY-Boediono bukanlah koalisi hukum.

"Koalisi itu kan koalisi politik bukan koalisi hukum. Selama itu memberi keuntungan rakyat, tak ada alasan untuk tidak mendukungnya, begitu juga sebaliknya," tandasnya.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya