DPR Minta Infrastruktur BBG Cepat Dibangun

RMOL.Sejumlah kalangan meminta pemerintah mempercepat pem­bangunan infrastruktur bahan bakar gas (BBG) pasca pem­ba­talan kenaikan harga BBM ber­subsidi per 1 April 2012.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, pe­merintah sudah memiliki alokasi anggaran BBG dalam APBN Perubahan 2012 sebesar Rp 2,1 triliun.

“Dana sudah tersedia, sege­ra­lah dibangun infrastruktur BBG. Paling tidak dalam tiga bu­lan ini sudah harus terlihat pem­bangu­nannnya,” seru Satya.

Menurut anggota Fraksi Partai Gol­kar ini, dana Rp 2,1 triliun ma­­suk dalam pos kompensasi ke­naikan harga BBM yang di­alo­kasikan Rp 30,6 triliun.

Apalagi, penjelasan Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang APBN Pe­rubahan 2012 telah me­nga­manatkan pengendalian kon­sumsi BBM bersubsidi melalui konversi ke BBG.

Satya meyakini, ketersediaan in­frastruktur BBG merupakan kunci pengembangan bahan ba­kar yang lebih murah dan ramah ling­ku­ngan dibanding BBM tersebut.

“Kalau infrastruktur ada, maka pemilik mobil akan beralih ke BBG, meski harus membeli alat konverter, karena harganya mu­rah hanya Rp 3.100 per liter, lebih murah dari premium,” katanya.

Bagi angkutan umum, tambah Satya, pemerintah tetap harus mem­­berikan subsidi pembelian alat konverter.

Di­rek­tur Yayasan Teknologi Energi dan Inovasi Indonesia (Te­nov) Ferry Zulkifli menyebutkan, pemerintah sebaiknya mem­prio­ritaskan pembangunan BBG jenis terkompresi (compressed natural gas/CNG) ketimbang cair (li­quified gas for vehicles/LGV).

“Ketersediaan CNG lebih ba­nyak dibandingkan LGV, selain harganya lebih murah,” katanya.

Dari sisi keamanan, menurut Ferry, CNG yang berbentuk gas ter­kompresi meski diatur agar tetap bisa bocor menggunakan ka­tup pe­ngaman, sehingga lebih aman, se­dangkan LGV tidak boleh bocor.

Ia menambahkan, pada waktu gas bocor, jangan langsung ditu­tup apapun apalagi sampai pe­nge­lasan. “Hal-hal semacam ini ha­rus disosialisasikan ke ma­sya­rakat,” jelas Ferry.

Menurutnya, tenov juga men­dorong peme­rintah memberikan insentif fiskal dan perpajakan.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajo­no Partowidagdo mengatakan, pe­merintah siap melaksanakan pro­gram pemakaian BBG secara massal. “Pemerintah akan meng­uta­makan CNG karena harganya lebih murah,” katanya.

Widjajo­no mengatakan, pe­merintah akan tetap memper­tahankan har­ga CNG sebesar Rp 3.100 per li­ter menyusul pemba­tal­an ke­naikan harga BBM. De­ngan de­mikian, lanjutnya, in­vestor akan lebih banyak tertarik mengem­bangkan BBG.

Widjajono juga mengusulkan, dalam tahap awal, pemerintah ikut menanggung biaya penga­daan alat converter kit. “Produsen juga jangan untung banyak dulu, se­hingga harga alat converter bi­sa lebih murah,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]