Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat kecewa dengan manuver Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rapat Paripurna DPR hari Jumat pekan lalu (30/3).
Dalam rapat membahas kemungkinan perubahan asumsi dasar harga minyak sebagai elemen penting dalam APBN, PKS yang merupakan bagian dari kelompok koalisi pendukung pemerintah malah berdiri di kubu oposisi dan menolak kenaikan harga BBM.
Kekecewaan SBY itu disampaikan dalam pertemuan dengan DPP Partai Demokrat dan anggota Fraksi Partai Demokrat di Jalan Kramat VII, Jakarta Pusat, hari Minggu lalu (1/4).
SBY tidak sendirian. Semua politisi Demokrat di DPP dan DPR merasakan kekecewaan yang sama. Beberapa dari mereka bahkan dengan tegas menyampaikan pendapat agar PKS dikeluarkan dari kubu oposisi dan tiga menteri dari PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II diberhentikan.
Pendapat ini amat mengemuka dan menjadi tema utama dalam pembicaraan di kalangan koalisi pendukung pemerintah menjang rapat Setgab Koalisi yang kabarnya akan digelar tanpa PKS.
Mengeluarkan ketiga menteri dari PKS dinilai bukan pekerjaan yang mudah. Bukan karena SBY takut dengan serangan balasan PKS, tetapi karena ketiga menteri itu dinilai memiliki kinerja yang baik.
"Mereka bekerja baik dan memenuhi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang dibebankan Presiden SBY," ujar salah seorang sumber dari kalangan Istana.
Dengan demikian, sebutnya, besar kemungkinan ketiga menteri itu aman di posisi masing-masing.
"Pak SBY dapat membedakan mana urusan partai, serta mana urusan pemerintahan dan negara," demikian katanya.
Jadi, sanksi untuk PKS memang belum bisa dirumuskan, karena masih harus menunggu pertemuan para pimpinan Setgab Koalisi.
Sebelumnya, ada empat kader PKS yang duduk di kabinet. Mereka adalah Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo; Suswono menjabat Menteri Pertanian, Salim Al Djufri dipercaya memimpin Kementerian Sosial, dan Suharna surapranata yang didapuk sebagai Menristek. Tapi, pada reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II Oktober 2011 lalu, Suharna dicopot. [guh]
