Berita

ilustrasi koalisi

HARGA BBM

Ini Alasan Demokrat Harus Diusir dari Setgab Pendukung Pemerintah

SENIN, 02 APRIL 2012 | 10:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Siapa bilang hanya PKS yang harus keluar dari Sekretariat Gabungan pendukung pemerintah? Bahkan Partai Demokrat pun harus keluar dari koalisi pemerintah karena tidak mengikuti rencana kebijakan pemerintah soal kenaikan harga BBM.

"Partai Demokrat harus dikeluarkan dari Setgab karena opsi Partai Demokrat harus mengikuti program pemerintah menaikan harga BBM mulai 1 April (kemarin)," kata politisi senior Zaenal Maarif kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (2/4).

Ternyata di ujung paripurna yang berakhir Sabtu dinihari (31/3), Demokrat akhirnya mengikuti pikiran Partai Golkar menolak kenaikan harga BBM 1 April, dan juga mengikuti pemikiran Golkar dengan menambah ayat 6A pada Pasal 7 UU APBN Perubahan 2012.


"Sehingga mustahil pemerintah akan berani menaikkan harga BBM, karena ranjau-ranjau begitu menganga selain DPR, DPD pun juga sudah menolak," jelas mantan Wakil Ketua DPR ini.

Kalau pemerintah nekat menaikkan harga BBM, maka pemakzulan atau impeachment tinggal menggelinding dan SBY-Boediono harus meninggalkan tahtanya sebelum 2014.

Dia menambahkan, meskipun kenaikan harga BBM ditunda tapi jeritan, tangisan dan korban telah berjatuhan. Konsekuensinya, Presiden SBY atau Menteri ESDM yang harus mundur.[ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya