Berita

Kemenangan Kader PKS untuk Alihkan Isu BBM?

MINGGU, 01 APRIL 2012 | 23:36 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pertemuan yang dilakukan beberapa orang di Hotel Blue Sky, Jalan Raden Saleh, Jakarta, di saat para pemuda dan mahasiswa berjuang menolak kenaikan harga BBM Jumat malam lalu (30/3), bukanlah sebuah kongres.

Melainkan hanya pertemuan beberapa orang yang seolah-olah memilih ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Karenanya anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akbar Zulfakar yang dipilih sebagai ketua umum dalam pertemuan itu adalah ketua umum jadi-jadian.

Demikian keyakinan Ketua Umum Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara, Ahmad Suhawi, yang disampaikan kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu menjelang tengah malam (1/4).

"Bila Bung Akbar Zulfakar bersedia menjadi ketua umum jadi-jadian patut kita sayangkan. Ini memperlihatkan ketidakmampuannya memahami KNP dan aturan organisasi," ujar Suhawi.

Dalam konstitusi KNPI hanya dikenal Kongres dan Kongres Luar Biasa. Tidak ada istilah Kongres Lanjutan. Baik Kongres maupun Kongres Luar Biasa memiliki syarat sah dan legitimasi masing-masing, seperti jumlah kehadiran OKP dan DPD. Juga ada aturan yang tegas tentang penyelenggara, draft materi, dan sebagainya.

Jumlah OKP yang memiliki suara berdasarkan keputusan Kongres XVII di Jakarta akhir bulan Oktober tahun lalu sebanyak 115, sementara jumlah DPD sebanyak 38. Adapun yang hadir dalam pertemuan di Blue Sky tidak sampai 30 OKP.

"Bagi saya ini sebuah keanehan. Jangan-jangan ini bagian dari upaya untuk mengalihkan isu kenaikan harga BBM dan perjuangan nasib rakyat oleh mahasiswa," katanya curiga.

Bisa jadi juga, pertemuan yang disebut kongres lanjutan itu adalah bagian dari skenario memecah belah potensi pemuda.

"Dalam kesempatan ini saya menyerukan agar mewaspadai anasir yang mencoba memecah belah pemuda dan perjuangan rakyat bersama mahasiswa," demikian Suhawi. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya