Berita

Kemenangan Kader PKS untuk Alihkan Isu BBM?

MINGGU, 01 APRIL 2012 | 23:36 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Pertemuan yang dilakukan beberapa orang di Hotel Blue Sky, Jalan Raden Saleh, Jakarta, di saat para pemuda dan mahasiswa berjuang menolak kenaikan harga BBM Jumat malam lalu (30/3), bukanlah sebuah kongres.

Melainkan hanya pertemuan beberapa orang yang seolah-olah memilih ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Karenanya anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akbar Zulfakar yang dipilih sebagai ketua umum dalam pertemuan itu adalah ketua umum jadi-jadian.

Demikian keyakinan Ketua Umum Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara, Ahmad Suhawi, yang disampaikan kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu menjelang tengah malam (1/4).

"Bila Bung Akbar Zulfakar bersedia menjadi ketua umum jadi-jadian patut kita sayangkan. Ini memperlihatkan ketidakmampuannya memahami KNP dan aturan organisasi," ujar Suhawi.

Dalam konstitusi KNPI hanya dikenal Kongres dan Kongres Luar Biasa. Tidak ada istilah Kongres Lanjutan. Baik Kongres maupun Kongres Luar Biasa memiliki syarat sah dan legitimasi masing-masing, seperti jumlah kehadiran OKP dan DPD. Juga ada aturan yang tegas tentang penyelenggara, draft materi, dan sebagainya.

Jumlah OKP yang memiliki suara berdasarkan keputusan Kongres XVII di Jakarta akhir bulan Oktober tahun lalu sebanyak 115, sementara jumlah DPD sebanyak 38. Adapun yang hadir dalam pertemuan di Blue Sky tidak sampai 30 OKP.

"Bagi saya ini sebuah keanehan. Jangan-jangan ini bagian dari upaya untuk mengalihkan isu kenaikan harga BBM dan perjuangan nasib rakyat oleh mahasiswa," katanya curiga.

Bisa jadi juga, pertemuan yang disebut kongres lanjutan itu adalah bagian dari skenario memecah belah potensi pemuda.

"Dalam kesempatan ini saya menyerukan agar mewaspadai anasir yang mencoba memecah belah pemuda dan perjuangan rakyat bersama mahasiswa," demikian Suhawi. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya