Berita

muhammad vi/ist

Dunia

KRISIS JERUSALEM

Raja Maroko: Israel Ingin Hilangkan Identitas Arab, Islam dan Kristen

MINGGU, 01 APRIL 2012 | 23:17 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

RMOL. Sepucuk surat telah dikirimkan Raja Muhammad VI dari Maroko kepada lima kepala pemerintahan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Di dalam surat itu, Raja Muhammad VI meminta agar kelima kepala pemerintahan memperhatikan dengan serius situasi di Al Quds atau Jerusalem setelah Israel mengumumkan akan melanjutkan keinginan mereka mengubah status hukum kota suci itu. Keinginan Israel ini akan berdampak terhadap sisi historis, manusia maupun karakter spiritual Jerusalem.

Raja Muhammad VI merupakan Ketua Komite Al Quds di Organisasi Kerjasama Islam (OIC). Surat tersebut dikirimkannya hari Jumat lalu (30/3) kepada Presiden AS Barack Obama, Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy, Presiden Republik Rakyat China Hu Jintao, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron.

"Belakangan ini saya sangat serius memperhatikan aktivitas pembangunan pemukiman di tanah orang-orang Palestina di Jerusalem, juga penggalian dan penghancuran rumah orang-orang Palestina di kota itu dan pemindahan paksa mereka," tulisnya dalam surat itu.

Dia juga mengatakan dirinya sangat terusik dengan invasi yang berulangkali dilakukan Israel ke kawasan Masjid Suci Al Quds.

"Jamaah tidak diberikan akses memasuki kawasan masjid untuk melaksanakan kewajiban agama mereka," tulisnya lagi.

Dia juga mengatakan, tindakan ilegal pemerintah Israel itu dilakukan untuk menghilangkan identitas Arab, Islam dan Kristen di Jerusalem.

Raja Maroko yang dianggap sebagai salah seorang reformis di dunia Timur Tengah dan negeri-negeri Muslim ini juga mengatakan bahwa tindakan Israel menjajah Palestina akan melahirkan konsekuensi yang sulit diprediksi mengingat situasi yang semakin rumit. Selain itu, Israel juga akan merusak semua peluang damai yang sedang diupayakan banyak kalangan.

"Tidak akan ada keadilan di Timur Tengah tanpa negara Palestina yang merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya, lingkungan yang damai dan aman, merdeka dan toleransi di antara semua umat beragama," demikian Muhammad VI.

Selain kepada kelima kepala negara yang memilik hak veto itu, Muhammad VI juga mengirimkan surat bernada sama kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon, Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy, Paus Benedict XVI dan Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya