Berita

presiden sby/ist

SBY: Anggota Koalisi Tidak Bisa Dipercaya

MINGGU, 01 APRIL 2012 | 18:54 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengetahui pasti bahwa koalisi yang mendukung pemerintahannya kini tidak dapat lagi dipercaya.

Kekesalan terhadap permainan politik segelintir anggota koalisi disampaikan SBY saat berbicara di depan pengurus DPP Partai Demokrat dan anggota Fraksi PArtai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, siang tadi (1/4).

"Anggota koalisi tak bisa dipegang. Saya lebih senang iya jika iya dan tidak bila tidak. Konsisten. Saya lebih hormat bila anggota koalisi berterus terang daripada di belakang mengatakan tidak," ujar SBY seperti dikutip dari Jaringnews, media massa berbasis internet yang didirikan dan dipimpin salah seorang Ketua DPP Partai Demokrat, Kastorius Sinaga.

Kata SBY, sejak pertemuan dirinya dengan pimpinan parpol anggota koalisi pertengahan Maret lalu, sikap parpol anggota koalisi selalu berubah-ubah. Dan puncaknya adalah dinihari ketika Sidang Paripurna DPR RI melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah pemerintah dapat menaikkan harga BBM menyusul kenaikan harga minyak di pasar global.

Menjelang voting Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar menolak kenaikan harga BBM. Tetapi, saat voting dilakukan PKS malah balik badan dan tak memilih opsi yang dikehendaki koalisi.

Sebetulnya, masih menurut SBY, selama ia berada di China untuk lawatan kenegaraan, dia selalu mendapatkan laporan mengenai peta politik jelang pengambilan keputusan. Laporan terus mengalir hingga ia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis lalu (29/3) lalu. Di Halim, karena menerima laporan tak sedap, SBY sempat menggelar rapat di bandara selama 30 menit.



"Everything seems to be okay. Saya semakin tahu bahwa sebagian dari koalisi masih ada agenda tersembunyi," ujar SBY masih dikutip dari Jaringnews.



Agenda tersembunyi partai koalisi semakin jelas terlihat menjelang detik-detik pengambilan keputusan. Kata SBY, parpol yang menolak perubahan Pasal 7 ayat 6 UU 22/2011 tentang APBN 2012 semata-mata ingin menggulingkan pemerintahannya.



"Saya melihat telanjang perilaku dan gelagat parpol. Ada keinginan politik dari lawan untuk mengunci presiden, dan membuat ekonomi kolaps. Ada yang tidak setuju dengan mempertahankan pasal 7 ayat 6 agar APBN ambruk dan presiden jatuh," demikian SBY. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya