Berita

ilustrasi/ist

HARGA BM

PPI Se-Dunia: Ayat 6A Ambigu dan Bertolak Belakang

SABTU, 31 MARET 2012 | 22:16 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Kekecewaan terhadap perilaku yang dipertontonkan anggota DPR RI dalam Sidang Paripurna yang digelar Jumat malam hingga Sabtu dinihari (30-31/3) juga mengalir dari mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar negeri.

Sidang Paripurna itu digelar untuk membahas asumsi dasar harga minyak yang digunakan dalam APBN Perubahan 2012. Dalam sidang itu, kelompok yang menginginkan agar pemerintah diberi kesempatan untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM di dalam negeri dengan kondisi tertentu memenangkan voting. Sidang diwarna dengan aksi teriak dan hujan interupsi serta walk out.

Ketidakmampuan pimpinan sidang, Marzuki Alie dari Partai Demokrat, mengendalikan jalannya persidangan menjadi faktor lain yang memperpanas suasana.

"Sidang Paripurna Dewan terhormat tadi malam bagai sinetron  dan penuh dengan transaksional politik," ujar Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-Dunia, Zulham Effendi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Sabtu malam, 31/3).

"Para anggota Dewan terhormat ternyata hanya 'merakyat' saat on air di televisi. Para wakil rakyat bukan bicara tentang kepentingan rakyat, tapi lebih kepada kepentingan partai," sambungnya.

Zulham juga mengatakan, keputusan yang diambil lewat voting, yakni menambahkan ayat 6A pada pasal 7 UU 22/2011 tentang APBN 2012 yang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM, adalah ambigu dan bertolak belakang dengan ayat 6 sebelumnya.

"Semestinya anggota Dewan menyadari bahwa mereka dipilih rakyat. Maka berbicaralah atas nama kepentingan rakyat," demikian Zulham. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya