Berita

Suara dari Yaman: Pemerintah Harus Pikirkan Cara Ambil Alih Minyak yang Dikuasai Asing

SABTU, 31 MARET 2012 | 00:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Tak dapat dipungkiri, kenaikan harga BBM akan menyebabkan sejumlah ekses negatif yang akan menyengsarakan rakyat. Dengan naiknya harga BBM kebutuhan bahan pokok juga akan merangkak naik, biaya transportasi mau tidak mau juga harus ikut menyesuaikan kenaikan harga BBM serta meningkatnya angka kemiskinan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Yaman, Muhammad Birrul Alim, dalam pernyataan yang diterima beberapa saat lalu (Sabtu dinihari, 31/3).

“Tanpa menaikkan harga BBM pun pemerintah bisa mencari solusi alternatif lain. Misalnya dengan lebih memaksimalkan lagi langkah penghemtan belanja kementerian dan lembaga yang bernaung di bawah pemerintah, memanfaatkan anggaran lebih dan memaksimalkannya untuk menutupi kebutuhan belanja Negara serta meningkatkan produksi minyak dan gas,” tulisnya.

Dia juga menyarankan, agar pemerintah mulai memikirkan langkah mengambil alih produksi migas tanah air yang sebesar 89 persen dikuasai asing.

Disamping itu pemerintah juga dituntut lebih cermat dalam mencanangkan program untuk masyarakat agar program yang ada tidak terkesan sia sia. Misalnya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

“Produk BLSM yang dicanangkan pemerintah bukanlah suatu solusi yang mendidik. Ia dapat memicu munculnya permasalahan baru seperti korupsi, penditribusian yang tidak tepat sasaran, pendataan yang tidak akurat dan mungkin semua akan mengaku menjadi miskin untuk mendapatkan BLSM serta dapat menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat, karena masyarakat yang tidak mendapatkan BLSM akan merasa terdiskriminasi," ujarnya lagi. Menurut Muhammad Birrul Alim, produk produk yang kurang cermat seperti ini akan sangat membebani pemerintah dan termasuk pemborosan uang negara yang berdampak pada divisit dan pembengkakan anggaran belanja pemerintah. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya