Berita

Suara dari Yaman: Pemerintah Harus Pikirkan Cara Ambil Alih Minyak yang Dikuasai Asing

SABTU, 31 MARET 2012 | 00:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Tak dapat dipungkiri, kenaikan harga BBM akan menyebabkan sejumlah ekses negatif yang akan menyengsarakan rakyat. Dengan naiknya harga BBM kebutuhan bahan pokok juga akan merangkak naik, biaya transportasi mau tidak mau juga harus ikut menyesuaikan kenaikan harga BBM serta meningkatnya angka kemiskinan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Yaman, Muhammad Birrul Alim, dalam pernyataan yang diterima beberapa saat lalu (Sabtu dinihari, 31/3).

“Tanpa menaikkan harga BBM pun pemerintah bisa mencari solusi alternatif lain. Misalnya dengan lebih memaksimalkan lagi langkah penghemtan belanja kementerian dan lembaga yang bernaung di bawah pemerintah, memanfaatkan anggaran lebih dan memaksimalkannya untuk menutupi kebutuhan belanja Negara serta meningkatkan produksi minyak dan gas,” tulisnya.

Dia juga menyarankan, agar pemerintah mulai memikirkan langkah mengambil alih produksi migas tanah air yang sebesar 89 persen dikuasai asing.

Disamping itu pemerintah juga dituntut lebih cermat dalam mencanangkan program untuk masyarakat agar program yang ada tidak terkesan sia sia. Misalnya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

“Produk BLSM yang dicanangkan pemerintah bukanlah suatu solusi yang mendidik. Ia dapat memicu munculnya permasalahan baru seperti korupsi, penditribusian yang tidak tepat sasaran, pendataan yang tidak akurat dan mungkin semua akan mengaku menjadi miskin untuk mendapatkan BLSM serta dapat menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat, karena masyarakat yang tidak mendapatkan BLSM akan merasa terdiskriminasi," ujarnya lagi. Menurut Muhammad Birrul Alim, produk produk yang kurang cermat seperti ini akan sangat membebani pemerintah dan termasuk pemborosan uang negara yang berdampak pada divisit dan pembengkakan anggaran belanja pemerintah. [guh]

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya