Berita

Suara dari Yaman: Pemerintah Harus Pikirkan Cara Ambil Alih Minyak yang Dikuasai Asing

SABTU, 31 MARET 2012 | 00:44 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Tak dapat dipungkiri, kenaikan harga BBM akan menyebabkan sejumlah ekses negatif yang akan menyengsarakan rakyat. Dengan naiknya harga BBM kebutuhan bahan pokok juga akan merangkak naik, biaya transportasi mau tidak mau juga harus ikut menyesuaikan kenaikan harga BBM serta meningkatnya angka kemiskinan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Yaman, Muhammad Birrul Alim, dalam pernyataan yang diterima beberapa saat lalu (Sabtu dinihari, 31/3).

“Tanpa menaikkan harga BBM pun pemerintah bisa mencari solusi alternatif lain. Misalnya dengan lebih memaksimalkan lagi langkah penghemtan belanja kementerian dan lembaga yang bernaung di bawah pemerintah, memanfaatkan anggaran lebih dan memaksimalkannya untuk menutupi kebutuhan belanja Negara serta meningkatkan produksi minyak dan gas,” tulisnya.

Dia juga menyarankan, agar pemerintah mulai memikirkan langkah mengambil alih produksi migas tanah air yang sebesar 89 persen dikuasai asing.

Disamping itu pemerintah juga dituntut lebih cermat dalam mencanangkan program untuk masyarakat agar program yang ada tidak terkesan sia sia. Misalnya bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

“Produk BLSM yang dicanangkan pemerintah bukanlah suatu solusi yang mendidik. Ia dapat memicu munculnya permasalahan baru seperti korupsi, penditribusian yang tidak tepat sasaran, pendataan yang tidak akurat dan mungkin semua akan mengaku menjadi miskin untuk mendapatkan BLSM serta dapat menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat, karena masyarakat yang tidak mendapatkan BLSM akan merasa terdiskriminasi," ujarnya lagi. Menurut Muhammad Birrul Alim, produk produk yang kurang cermat seperti ini akan sangat membebani pemerintah dan termasuk pemborosan uang negara yang berdampak pada divisit dan pembengkakan anggaran belanja pemerintah. [guh]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya