Anggota koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono diminta untuk tidak mudah terpancing isu yang memecah belah khususnya berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.
Seruan itu disampaikan Ketua DPP PKS Bidang Humas Mardani Ali Sera dalam keterangan kepada Rakyat Merdeka Online Senin siang (26/3).
"Semua kan masih kita bicarakan. Jangan mudah dipancing dong. Semua pihak kan perlu diberi pengertian agar kebijakan ini dapat dipahami semua pihak," ujar Mardani.
Mardani juga menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan surat yang dikirimkan DPP PKS kepada Presiden SBY. Surat itu memuat tiga hal yang mungkin dapat dipertimbangkan Presiden.
Pertama, harga BBM tidak naik dengan alternatif solusinya. Kedua, harga BBM dinaikkan untuk kendaraan pribadi, namun untuk kendaraan umum tidak naik. Dan ketiga, harga BBM dinaikkan secara bertahap.
"Baca dulu dong isinya. Inikan usulan. Jangan sedikit diprovokasi teman-teman langsung emosi. PKS ini berkoalisi ikut berkeringat, ikut berjuang, bukan koalisi hadiah. Masa ngasih usulan tidak boleh", tegas Mardani.
Masih menurut Mardani saat ini di DPR berkembang dua opsi. Pertama DPR menyetujui subsidi sebesar Rp 160 triliun dan alokasinya diserahkan kepada pemerintah. Konsekuensinya harga BBM naik sekitar Rp 500 per liter. Opsi ini diapresiasi seluruh anggota koalisi.
Opsi kedua, DPR menyetujui subsidi Rp 178 triliun dengan catatan pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Opsi ini berasal dari PDIP, Hanura dan Gerindra. "Semuanya ini akan terus dimatangkan, masih dibahas Banggar dengan Menkeu dan Menteri ESDM. Jadi sikap PKS ini tidak bertentangan sama sekali dengan koalisi," demikian Mardani. [guh]
