Berita

burhanuddin muhtadi/ist

PKS Sudah Tiga Kali Berseberangan dengan Presiden SBY

JUMAT, 23 MARET 2012 | 21:37 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Sekalipun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menulis tiga opsi dalam surat yang dikirimkannya kepada Presiden SBY terkait penaikan harga BBM, namun tetap saja hal itu menguatkan anggapan PKS berseberangan dengan pemerintah.

Tendensi penolakan dalam surat yang dibuat oleh Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim, itu sangat kuat.

"Sekjen PKS memberikan framing, yang intinya menolak kebijakan BBM. Publik melihat ada gelombang dan frekuensi beda yang ditunjukkan PKS," kata pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi (Jumat, 23/3).


Penolakan PKS terhadap kebijakan penaikan harga BBM ini menambah deretan panjang sikap mereka yang tak sejalan dengan pemerintah dan juga partai koalisi pendukung pemerintah. Setidaknya, kata Burhan, ini menjadi sikap yang ketiga kali dari pembangkangan PKS.

"Selama periode ke dua, PKS sudah tiga kali berseberangan. Terkait Century, mafia pajak dan terakhir soal ini," tandasnya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya