Jenderal Surjadi: Pemerintahan SBY Langgar Konstitusi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan pemerintahannya berdasarkan UUD 2002. Makanya, tak ayal pemerintah gagal.

Demikian dikatakan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Letjend (Purn) Surjadi, dalam orasi Konsolidasi Keindonesiaan Membebaskan Bangsa dari Perbudakan, di Kampus Kebangsaan Tamansiswa, Yogyakarta, sesaat lalu (Kamis, 15/3). UUD 1945 hasil amandemen sebanyak empat kali, oleh purnawrawan disebut UUD 2002.

"Saya menyebut pemerintahan gagal karena memakai UUD 2002, dimana konstitusi hasil amandemen itu banyak penyelewengan. Inti pembukaan UUD asli telah dilabrak. Karena itu kita harus kembali ke konstitusi asli, UUD 1945," ujarnya.

Menurut Surjadi, Indonesia saat ini dikuasai oleh kapitalisme-liberalisme, yang sangat bertentangan dengan konstitusi asli, yakni UUD '45.

"Indonesia dijual kepada asing melalui modus regulasi yang menguntungkan asing, mengatasnamakan investasi. Tapi ini sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat," jelasnya.

Untuk itu, PPAD mengajak rakyat untuk kembali kepada konstitusi asli.[zul]